Prabowo Disebut Sempat Minta Nama Menteri dari Nasdem, Surya Paloh Kekeh Tak Ingin Diprioritaskan!

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM — Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sempat meminta nama-nama politikus dari Partai Nasdem untuk dilibatkan dalam kabinet pemerintahannya.

Akan tetapi, Partai Nasdem mengonfirmasi bahwa mereka telah sepakat dengan Prabowo untuk tidak menempatkan kadernya dalam kabinet.

"Tadinya Pak Prabowo tetap meminta, tetapi Nasdem menyampaikan bahwa tetap akan mendukung penuh pemerintahan walaupun tidak ada kader yang di kabinet," ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan pada Senin (14/10/2024).

Dasco menegaskan, keputusan tersebut bukan berarti Nasdem tidak mendapatkan kursi di kabinet Prabowo.

Ia mengungkapkan,  Prabowo sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Dalam pertemuan tersebut, Nasdem disebut akan mendukung pemerintahan Prabowo tetapi tidak menempatkan menterinya di kabinet. Prabowo pun disebut telah mengiyakan sikap Nasdem itu.

"Sudah langsung dikatakan," kata Dasco, merujuk pada kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak.

Namun demikian, Dasco tidak memberikan jawaban terkait apakah Nasdem dan Surya Paloh mengajukan permintaan lain di luar jabatan kabinet.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Partai Nasdem tidak mengajukan nama-nama untuk menduduki kursi menteri dalam pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca: Alasan NasDem Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Meski Tak Masuk Dalam Kabinet Zaken

Pernyataan ini disampaikan Muzani sebagai tanggapan atas keputusan Nasdem yang memilih untuk tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian," ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/10/2024) sore.

Meskipun tidak bergabung dalam kabinet, Muzani menegaskan, hal tersebut tidak berarti Nasdem terpisah dari koalisi.

Menurut pernyataan Nasdem, partai yang dipimpin Surya Paloh itu tetap menjadi bagian dari koalisi.

"Tapi Nasdem mengatakan bagian dari koalisi. Ia siap mengamankan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran," tambahnya.

Muzani juga menjelaskan, ketidakikutsertaan Nasdem dalam susunan kabinet, bukan berartimereka berada di luar pemerintahan.

Baca: [FULL] Calon Menteri Dipanggil seusai Prabowo Bertemu Jokowi, Pengamat: Suka Tak Suka Butuh Masukan

"Ia (Nasdem) mengatakan bahwa tidak ambil bagian bukan berarti tidak ambil bagian pemerintah," jelasnya.

Namun, Muzani tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apakah Nasdem sebelumnya telah diberikan tawaran kursi menteri atau tidak.

"Ya itu penjelasan saya seperti itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Partai Nasdem memastikan tidak akan menjadi oposisi meskipun memutuskan untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa Nasdem akan tetap 100 persen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dari luar kabinet.

"Bukan (oposisi), kita tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi kita men-support dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan kebijakan dan program pemerintahan Pak Prabowo," ucap Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (14/10/2024).

Saan menyebutkan, Partai Nasdem mengutamakan prinsip etika dan kepantasan sehingga tidak mengusulkan jatah menteri ke Prabowo. Pasalnya, Nasdem bukanlah bagian dari partai politik pendukung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Oleh karena itu, Nasdem memandang jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran hendaknya diisi oleh partai-partai politik yang sudah lebih dahulu mengusung pasangan itu.

"Ini lebih kepada soal etika dan kepantasan aja karena memang Nasdem bukan partai pendukung sehingga kalau misalnya nasdem ribut apa, soal kabinet. Rasanya kurang paslah, minta ini minta itu," kata Saan.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

# menteri prabowo # prabowo subianto # nasdem # surya paloh # politik