Omongan Jokowi Dibantah! Pakar Kuak Bukti & Sebut Proyek IKN Hanya untuk Elite Politik Bukan Rakyat

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Pakar mengungkap sederet bukri proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur dari Jakarta.

Disebut IKN hanya untuk kepentingan elite.

Demikian disampaikan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat sekaligus merespons pernyataan Presiden Jokowi.

Sebelumnya Jokowi menyebut IKN bukan keinginan dirinya tetapi masyarakat yang diwakilkan DPR.

Achmad menilai IKN bukan aspirasi rakyat sesungguhnya.

Menurutnya banyak bukti menunjukkan kebijakan pemindahan ibu kota negara kehendak elite politik.

Baca: Fahri Hamzah Curiga Gibran akan Disingkirkan untuk Pecah Prabowo-Jokowi, Mau Koalisi tapi Niat Buruk

Ia lantas membeberkan 4 bukti yang mendukung hal itu.

Bukti pertama, kata Achmad, minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Ia menyebut, sejak awal pemindahan IKN terlihat sebagai kebijakan yang dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat secara langsung.

"Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui secara mendetail alasan dan konsekuensi dari pemindahan IKN ini," ucapnya.

Kemudian bukti kedua yaitu judicial review dan penolakan dari kalangan akademisi.

Baca: Jokowi Kutuk Keras Serangan Israel ke Lebanon, Telepon Menlu Bahas Pemulangan WNI di Lebanon

"Judicial Review ini bertujuan untuk membatalkan Undang-Undang IKN yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak mewakili aspirasi rakyat," tuturnya.

Kemudian bukti ketiga, DPR sebagai representasi yang lemah

Jokowi berulang kali menyatakan bahwa keputusan pemindahan IKN disetujui oleh DPR, yang dianggap mewakili kehendak rakyat.

Namun, Achmad mengatakan, penting untuk diingat bahwa sistem representasi di Indonesia tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat secara langsung.

Selanjutnya bukti keempat, proyek mercusuar yang berpotensi membebani keuangan negara.

Data menunjukkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan anggaran triliunan rupiah dari APBN untuk membiayai proyek ini.

"Oleh karena itu, klaim bahwa pemindahan IKN adalah keputusan bersama seluruh rakyat tidak berdasar dan perlu dikaji ulang agar kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya segelintir elite," paparnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pakar Ungkap Sederet Bukti Proyek IKN Pemerintahan Jokowi Hanya untuk Kepentingan Elite