Ketua DPRD Jambi Hujan-hujanan Usai Diperiksa KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUN-VIDEO.COM - Hujan mengguyur Gedung Merah Putih KPK, Jakarta ketika Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston merampungkan pemeriksaannya pada hari ini, Kamis (21/2/2019).

Politikus Partai Demokrat itu menyelesaikan pemeriksaannya sekira pukul 16.23 WIB.

Salah satu tersangka kasus suap 'ketok palu' dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola tersebut enggan bicara banyak soal hasil pemeriksaan.

"Cuma memperbaharui yang lama," ucap Cornelis sambil berusaha mencari jalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK.

Ketika ditanya wartawan apa benar ada penerimaan uang ketuk palu kepada dirinya, pria berbalut kemeja putih itu hanya bergeming.

Kemudian dengan santai Cornelis menjawab bahwasanya ia tidak membantah terkait adanya sejumlah penerimaan uang ketuk palu.

"Enggak, enggak," tutur Cornelis sembari berjalan, seperti enggan untuk ditanyai lebih banyak oleh wartawan.

Hujan masih turun, namun Cornelis lebih memilih untuk dapat segera menuju mobil jemputannya.

Sebagaimana diketahui, Cornelis merupakan tersangka baru terkait kasus suap 'ketok palu' dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama 12 orang lainnya pada 28 Desember 2018.

12 tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD AR. Syahbandar dan Chumaidi Ziadi, Ketua Fraksi Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan.

Lalu, Ketua Fraksi PPP Parlagutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra Muhammdiyah, pimpinan Komisi III Zainal Abidin, anggota DPRD Elhewi, Gusrizal, Effendi Hatta, dan pihak swasta Jeo Fandy Yoesman alias Asiang.

Saat itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan tersangka ke-13 anggota DPRD Jambi itu merupakan hasil dari fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik.

Menurut Agus, seluruh anggota legislatif itu memiliki peran masing-masing dalam perkara ini.

Pasalnya para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang 'ketok paIu', menagih kesiapan uang 'ketok palu', melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600juta per orang.

"Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang 'ketok palu', menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400juta, hingga Rp700juta untuk setiap fraksi, atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100 juta, Rp140 juta, atau Rp200 juta," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Dalam hal ini, anggota DPRD Jambi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak swasta, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)