TRIBUNNEWS UPDATE
Sentil Polda Jabar, Dedi Mulyadi Sebut Penetapan 3 DPO Pembunuhan Vina sebagai Produk Hukum Sesat
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyebut penetapan tiga DPO dalam kasus pembunuhan Vina tidak memiliki dasar hukum.
Sebab, penetapan itu bersumber dari keterangan terpidana bernama Sudirman.
Dedi menuturkan, keterangan Sudirman diragukan karena kemampuan intelektualnya di bawah standar.
"Karena kemampuan Sudirman intelektualnya di bawah standar. 17 tahun usianya baru lulus SD. 4 tahun tidak naik kelas," kata Dedi dalam video di Instagram-nya, Jumat (12/7/2024).
Baca: 6800 Roket dan Rudal Hizbullah Tembus Iron Dome Israel, 710 Wilayah di Utara Membara Bak Neraka
Namun oleh Polda Jawa Barat, Sudirman justru dijadikan sebagai saksi mahkota.
"Sehingga kemarin Polda Jabar salah karena mengambil tindakan mengikuti dari cara berpikirnya Sudirman," imbuhnya.
Dedi pun menyebut, putusan pidana seumur hidup terhadap 7 terpidana serta penetapan 3 DPO kasus Vina sebagai produk hukum sesat.
"Itu adalah produk hukum sesat meskipun itu berkekuatan hukum tetap," tegas mantan Bupati Purwakarta itu.
Baca: Menhan Israel Yoav Gallant Ingin Dirinya & PM Netanyahu Diselidiki Buntut Gagal Cegah Serangan Hamas
Hal ini karena penanganan kasus tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai.
"Tetapi lebih didasarkan pada kesaksian Aep, Dede, RT Pasren dan Abdul Kahfi," pungkasnya.
(Tribun-Video.com)
# Polda Jabar # Dedi Mulyadi # DPO # pembunuhan vina
Reporter: Agung Tri Laksono
Video Production: valencia frida varendy
Sumber: Tribun Video
Tribunnews Update
Dilaporkan sebagai Gubernur yang Melanggar Hak-hak Anak, Dedi Mulyadi Justru Ucapkan Terima Kasih
10 jam lalu
Tribunnews Update
LIVE: Dilaporkan ke Komnas HAM, KDM Sebut Sudah Jadi Risiko Utama Demi Masa Depan Anak-anak Jabar
10 jam lalu
Nasional
ALASAN Disdikbud Karanganyar Bolehkan Sekolah Al Azhar Study Tour hingga ke Paris
10 jam lalu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.