JK Sentil Wacana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

TRIBUN-VIDEO.COM - Isu Prabowo-Gibran akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 menuai kritik dari berbagai pihak.

Termasuk Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Menurutnya, penambahan kementerian menjadi 40 menunjukkan bahwa kabinet yang dibentuk mengedepankan politis.

Hal itu disampaikan JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

"Ada juga (mengakomodasi partai pendukung). Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, tapi kabinet yang lebih politis," ujar JK, dikutip dari Kompas.com.

Ia menyebut, seandainya Prabowo benar-benar menambah jumlah kementerian, maka harus diubah dulu UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca: Digadang-gadang Bakal Jadi Menteri Prabowo-Gibran, Intip 3 Koleksi Tas Mewah Jutaan Eko Patrio

Baca: PDIP Ngaku Bangga Kepada Ganjar seusai Nyatakan bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Saat ini, jumlah kementerian di Kabinet Indonesia Maju ada 34.

Menurut JK, jumlah tersebut sebenarnya sudah ideal setelah dihitung-hitung.

Mantan wakil presiden itu lantas mengingatkan bahwa orang-orang yang mengisi kabinet haruslah orang profesional di bidangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar jika jumlah kementerian ditambah.

Sebab, Indonesia merupakan negara besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru semakin baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik.

Hal ini karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar," kata Habiburokhman.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja"