Ini Kata Pengamat soal PDIP dan PKS di Pemerintahan Prabowo, Disebut Sulit Kompak jika Jadi Oposisi

TRIBUN-VIDEO.COM - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sulit bagi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk kompak seandainya kedua partai menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, menurut Umam, basis ideologi PDI-P dan PKS sangat berbeda, bahkan bertentangan.

Umam mengatakan, PDI-P dan PKS memang berpeluang memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik.

Namun, keduanya diyakini akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai lantaran ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi.

Baca: Tugas Baru Ganjar & Mahfud dari Mega Usai Kalah dari Prabowo-Gibran, Hasto: Semangat Tak Boleh Padam

Di sisi lain, koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran semakin gemuk dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebelumnya, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Nasdem, PKB, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Umam mengatakan, Koalisi Indonesia Maju memang masih membutuhkan kekuatan tambahan. Sebab, gabungan suara empat partai pengusung, yakni, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menghasilkan 43,18 persen kekuatan di parlemen atau setara 48,2 persen kursi DPR RI.

Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam transisi kekuasaan, menurut Umam, dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.

Seandainya gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan PPP merapat ke Prabowo-Gibran, koalisi ini bakal kian besar dengan kekuatan parlemen sekitar 74 persen.

Baca: Nasib Ganjar seusai Kalah Pilpres dari Prabowo-Gibran, Dapat Kerja & Tugas Partai Baru dari Megawati

Umam menilai, jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk sebuah pemerintahan dengan sistem presidensial yang berada di tengah sistem multipartai.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih RI masa jabatan 2024-2029 oleh KPU RI pada Senin (22/4/2024).

Pasangan ini memenangi Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengekor di urutan kedua dengan raihan 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen.

Di urutan buntut, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menghimpun 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Meski begitu, Prabowo-Gibran belum resmi menjadi presiden dan wakil presiden RI. Menurut jadwal, pelantikan keduanya bakal digelar pada 20 Oktober 2024.

Baru-baru ini, Partai Nasdem dan PKB menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sehingga, sampai saat ini, tersisa PDI-P dan PKS yang belum bersikap, apakah bakal merapat ke kubu pemenang, atau tetap berada di luar sebegai oposisi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo"

# pengamat politik # PDIP # PKS # partai oposisi # Prabowo-Gibran