Alarm Keras! Ada Bahaya Jika Semua Parpol Merapat ke Kubu Prabowo-Gibran, Begini Faktor Sebabnya

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, jika semua partai politik merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maka ini menjadi alarm keras bagi demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, jika semua masuk pemerintah, tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi.
"Kalau semua merapat, ini alarm keras bagi demokrasi kita. Sekaligus tanda bahwa semua elemen masyarakat sipil mesti rutin bergerak mencerdaskan publik agar terlibat dalam day to day politics," ujar Agung saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Agung menjelaskan, mekanisme pengawasan harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau pemerintahan Prabowo-Gibran lebih fokus mendengar aspirasi publik ketimbang sebatas mengakomodasi kepentingan elite.

Sehingga, kata dia, 1-2 partai perlu tetap berada di luar pemerintahan.

Baca: Hasto Panas Jika Prabowo & Megawati Bertemu, TKN: Ia Punya Kepentingan agar 2 Tokoh Tak Bertemu

"Agar publik memiliki alternatif wacana politik atau kebijakan publik dalam menyikapi sebuah realitas kebangsaan," tuturnya.

Agung memaparkan, sejak Pilpres 2024 selesai, kubu Prabowo-Gibran aktif menjalin komunikasi dengan anggota koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Dengan merangkul partai-partai lawan, maka partai pendukung Prabowo-Gibran bisa mencapai koalisi maksimal di parlemen di kisaran 60-70 persen.

"Agar program-program yang sudah direncanakan bisa terealisasi," ucap Agung.

Sementara itu, Agung menilai bergabung ke Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi logis bagi kubu Anies dan Ganjar, setelah banyak sumber daya (resources) yang dikeluarkan selama pilpres.

Baca: Eks Politikus PDIP Berlabuh ke Partai Besutan Prabowo, Maruarar: Saya Anak Buah Prabowo di Gerindra

Jika bergabung ke kubu 02, harapannya resources baru bisa diterima untuk mengarungi periode 2024-2029.

Dia mengingatkan bahwa menjadi oposisi membutuhkan stamina politik yang kuat.

Namun, Agung yakin PDI-P dan PKS akan memilih tetap berada di luar pemerintah.

"Intinya ke depan demokrasi kita tetap membutuhkan partai di luar pemerintahan agar mekanisme check and balances bisa tetap berjalan bersama kekuatan masyarakat sipil demi memastikan sistem tetap terkonsolidasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membahas terlebih dahulu jika ada partai di luar koalisi yang ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Airlangga merespons terkait apakah ada partai di luar koalisi yang hendak bergabung, terutama Nasdem dan PKB.

"Ya itu tentu kita akan bicarakan di internal KIM," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4/2024) malam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Kalau Semua Partai Merapat ke Pemerintahan Prabowo, Ini Alarm Keras Bagi Demokrasi"

# Pilpres 2024 # pengamat politik # Prabowo-Gibran # Sidang MK # Sengketa Pilpres 2024