Arah Pembangan Ekonomi Indonesia Dinilai Melenceng dari Ideologi Kerakyatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi kebangsaan dengan tema "Arah Pembangunan Ekonomi Nasional, Pandangan Kritis Perspektif Ideologi Kerakyatan" di Auditorium H. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).

Diskusi ini menghadirkan mantan Menteri Koordinator Ekonomi di era mantan Presiden Abdurahman Wahid, Kwik Kian Gie dan ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Revrisond Baswir.

Diskusi kebangsaan ini dibuka langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammad, Busyro Muqoddas dan dihadiri oleh beberapa tokoh yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan wakilnya Saut Situmorang serta Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang.

Busyro Muqoddas dalam sambutannya mengatakan bahwa arah ekonomi Indonesia saat ini lebih mendukung kapitalisme dan melenceng jauh dari ekonomi kerakyatan.

Sementara Kwik Kian Gie yang kini berumur 81 tahun menyebutkan bahwa dari UU No 1 Tahun 1967 sampai UU No 25 Tahun 2007 pemerintah mengarahkan kebijakan di bidang ekonomi kepada kebebasan atau liberalisasi.

"Mekanisme pasar diserahkan langsung kepada pasar. Jadi Indonesia tidak mengenal barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah, dibiayai secara bergotong-royong dan digunakan oleh rakyat secara cuma-cuma bagi yang sudah membayar pajak," tegasnya.