TKN Prabowo-Gibran Singgung Kubu AMIN Lebay Karena Siapkan 1.000 Pengacara: Cuma Sekadar Meramaikan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Tim Kampanye Nasional (TKP) Prabowo-Gibran menilai Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berlebihan lantaran menyiapkan 1000 pengacara dalam penghadapi sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Komandan Tim Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran mengatakan tidak mungkin semua pengacara tersebut bisa masuk ke dalam ruang sidang.

Hinca Pandjaitan pun menilai sah-sah saja kubu AMIN menyiapkan banyak pengacara.

Namun dengan jumlah 1.000 tersebut dirasa hanya sekedar meraiaikan saja.

Baca: Prabowo Tinjau Istana Negara dan Persiapan Upacara HUT RI, Tanyakan Ini ke Pekerja Proyek

"Kadang-kadang kita ini berlebihan kan. 1.000 pengacara masuk ke dalam ruang sidang MK itu terbatas. Jadi kalau pihak teman-teman menyiapkan seribu, ya bagus-bagus saja itu. Tapi bisa jadi itu cuman sekadar ngeramain aja. Jadi kau bayangkanlah bagaimana kau rapat seribu orang," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Hinca mengklaim pihaknya sudah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi pengajuan sengketa tersebut.

Semua pengacara yang dihadirkan TKN pun berkualitas.

Baca: Soal Golkar Minta Jatah Lima Menteri, Airlangga Mengaku Belum Minta Langsung ke Prabowo

Pihaknya menunggu bukti yang bakal diajukan oleh tim kuasa hukum kubu Anies-Muhaimin soal kecurangan Pemilu 2024.

Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sebelumnya menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menyiapkan sebanyak 100 pengacara. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kubu Anies Siapkan 1.000 Pengacara, TKN Singgung 'Lebay': Ruang Sidang MK Itu Terbatas

# TKN Prabowo-Gibran # Timnas AMIN # Anies Baswedan-Cak Imin # Ganjar-Mahfud # Kecurangan Pemilu # Pilpres 2024 # Mahkamah Konstitusi (MK)