PKS Singgung Dosa Gibran di MK, Tanggapi soal Gibran akan Jadi Bos Jabodetabek jika RUU DKJ Disahkan

TRIBUN-VIDEO.COM - Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU sementara.

Seperti diketahui, Prabowo-Gibran memperoleh suara sekitar 58 persen.

Jika angka itu bertahan, maka nantinya Gibran akan menjadi wakil presiden periode 2024-2029.

Tak hanya menjadi Wapres, Gibran nantinya kemungkinan akan mendapat tugas baru yakni memimpin wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca: Prabowo-Gibran Unggul Tipis dari Anies-Cak Imin di DKI Jakarta, Hanya Selisih 38 Ribu

Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli pun menilai tidak ada salahnya Gibran memimpin Jabodetabek.

Namun ia tetap menyoroti soal jalan Gibran menjadi cawapres yang dipenuhi masalah khususnya di MK.

"Kalau Gibran ini kan salahnya bukan di rancangan itu (RUU DKJ) ya, Gibran ini kan kenapa bisa masuk, salahnya sudah dari sononya. Begitu kira-kira ya ketika MK ikut campur tangan," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (12/3/2024).

Baca: Pengamat Singgung Power Jokowi untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Jateng Basis Ganjar-Mahfud

Taufik tidak mempermasalahkan soal pengalaman Gibran yang baru menjabat wali kota Solo selama dua tahun.

Bahkan menurutnya, memang sudah seharusnya Jabodetabek dipimpin oleh pejabat yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Gubernur.

Namun menurutnya yang menjadi masalah adalah dalam Pilpres ini, Gibran melalui jalan yang salah hingga terpilih.

"Jadi saya nggak ngomong tentang apakah kemudian Gibran berpengalaman, ya gibran kan nggak berpengalaman. Yapi kemudian kenyataannya dia kemudian dipilih atau terpilih dalam menjadi Wapres," pungkasnya. (Tribun-Video.Com)

(*)

# Prabowo-Gibran # Muhammad Taufik Zoelkifli # Gibran