Permintaan NasDem soal Kecurangan Pemilu, Minta Parpol Pro Hak Angket Mundur dari Kabinet Jokowi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Sejumlah partai politik saat ini tengah mengusulkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.

Merespons hal itu, politikus NasDem meminta parpol yang mendorong hak angket agar mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali, Selasa (12/3/2024).

Dikutip dari Kompas.com, ia menganggap, langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik pada masyarakat.

Bahkan parpol tempatnya bernaung, Partai Nasdem pun harus siap mengambil keputusan itu.

“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” ujar Wakil Ketua umum Partai Nasdem itu pada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi.

Baca: Perjuangan Hidup Sekeluarga Tewas di Apartemen Jakut, Rela Jualan Telur Gegara di PHK Imbas Pandemi

Baca: Muak Dituduh Cerai karena Sakit, Azhiera Bongkar Tabiat Buruk Kurnia Meiga: Kenyang Diselingkuhi!

Sebab, tak mungkin angket hanya dipakai untuk menyelidiki kecurangan pemilu.

Menurutnya, hak angket pasti memiliki tujuan akhir untuk memakzulkan Jokowi sebagai presiden.

“Karena enggak mungkin angket dilakukan hanya untuk menyelidiki kecurangan pemilu, itu naif menurut saya,” sambung dia.

Ia lantas mempertanyakan komitmen PDI-P, NasDem, PPP hingga PKB yang mengaku akan mengawal pemerintah sampai selesai.

"Kalau ingin memakzulkan Jokowi berarti menang-menangan, kalah-kalahan, kalau demikian pertanyaan saya di mana komitmen PDI-P, komitmen Nasdem, PPP, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan sampai selesai?” paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NasDem menyatakan, pihaknya ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P.

Perjanjian itu dibuat untuk melihat komitmen bersama dalam mendorong hak angket tersebut.

Permintaan NasDem turut direspons Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Saat dikomfirmasi, Hasto menyiratkan keengganan soal pembuatan perjanjian itu.

Ia malah mengatakan bahwa komitmen mendorong hak angket sudah diikat melalui Pancasila dan semangat untuk mempertahankan demokrasi.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota DPR Minta Parpol yang Dorong Hak Angket Mundur dari Kabinet Jokowi"

# Kabinet Jokowi  # Hak Angket # Pemilu # NasDem # jokowi