PDIP Diminta Tegas Nyatakan Sikap soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM — Parpol terbesar di DPR RI, PDI Perjuangan diminta Ketua Badan Pengawas Pemilu periode 2012-2017, Prof Muhammad Alhamid segera menyatakan sikap mendukung atau menolak hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024.

Ada kekhawatiran, PDI Perjuangan tidak akan mendukung hak angket, yang terindikasi dari absennya Ketua DPR RI yang juga politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani saat rapat paripurna pertama pasca Pemilu 2024, yang membahas usulan hak angket pada Selasa, 5 Maret 2024.

Baca: Mahfud MD Sebut KPU saat Ini Ugal-ugalan, Tantang KPU untuk Mengaku karena Tak Paham IT

Saat diwawancara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, ia mengatakan rapat paripurna diwarnai interupsi hak angket, Puan malah melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis. Dia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024.

Absennya Puan dinilainya tidak pas karena hak angket untuk mengungkapkan kecurangan pada Pilpres 2024 sudah dinantikan rakyat. Ia juga mengkhawatirkan nasib hak angket jika paarpol besar di DPR seperti PDIP tidak memberi dorongan yang kuat.

Baca: Turki Jor-joran Kirim Bantuan Kemanusiaan Terbesarnya ke Gaza, 11 Ribu Paket Makanan Diangkut Kapal

Kehadiran Puan sebagai ketua DPR di paripurna DPR dinilai jauh lebih penting, karena posisi ketua merupakan lokomotif suara rakyat untuk membongkar dugaan kecurangan pilpres yang sudah membuat gaduh di tengah masyarakat.

Alhamid kemudian menegaskan bahwa hak angket yang dimiliki DPR diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu, dia mempertanyakan kepanikan yang muncul dari parpol kontra hak angket. Sehingga dirinya mengingatkan lembaga politik untuk mendengarkan suara rakyat, tidak meremehkan suara rakyat dan menganggap gerakan rakyat akan selesai.

(*)

Baca artikel lainnya di sini

# Kecurangan # Pilpres 2024 # Hak Angket # PDIP