Jokowi Diminta Batalkan Jenderal Kehormatan Prabowo, Disebut Langgar Janji Nawacita Pemilu 2014

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto membuat puluhan organisasi meradang.

Puluhan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil itu meminta Presiden Jokowi membatalkan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo.

Dilansir dari Tribunnews.com, Prabowo dianggap memiliki rekam jejak buruk dan terseret kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut mereka, gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo merupakan langkah keliru.

Baca: PDIP Kritik Keras Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo, Dinilai Menentang UU

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Prabowo tak pantas menerima pangkat jenderal kehormatan.

"Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karier militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu," demikian tertulis dalam pernyataan bersama yang diterima Tribunnews.com, Kamis (29/2/2024).

Koalisi Masyarakat Sipil juga mengungkap bahwa Prabowo terbukti bersalah terkait peristiwa 98.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Kehormatan Perwira.

Baca: Penganugerahan Gelar Kehormatan Prabowo Tuai Kontroversi hingga Muncul Banyak Penolakan

Bahkan dalam putusan itu Prabowo dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sebagai anggota TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pemberian pangkat itu bertentangan dengan janji Presiden Jokowi dalam Nawacitanya.

Janji yang disampaikan sejak kampanye Pemilu 2014 itu berisi tentang menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo, Minta Jokowi Batalkan

Host: Umi Wakhidah
Vp: Dharma

# Jokowi # Jenderal Kehormatan Bintang 4 # Prabowo # Langgar # Janji Nawacita