Retaknya Hubungan Jokowi & Megawati Muluskan Jalan AHY Jadi Menteri? Pengamat: Ini Peluang Demokrat

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM- Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) masih menjadi perbincangan publik.

Adapun pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago turut menganalisa melalui perspektif politik perihal jabatan baru yang diemban putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Pangi, keputusan AHY menerima jabatan tersebut lantaran hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri renggang.

Atas kondisi tersebut, maka AHY dan Demokrat berpeluang masuk di akhir masa pemerintahan Jokowi.

Menurut Pangi, secara personal, sosok AHY sangat layak untuk mengemban amanat sebagai menteri.

Pangi menyebut, sebenarnya Demokrat sudah sejak dua tahun belakangan terlihat memang ingin berada di barisan partai pemerintah.

"Selama ini Demokrat mungkin dari 2-3 tahun lalu ingin sekali masuk dalam koalisi pemerintah karena mungkin Demokrat tidak mudah mengambil jalan oposisi, pembiayaan partai yang tidak murah membuat parpol tidak bisa bernapas dengan leluasa," papar Pangi.

Namun saat itu masih terhalang sosok Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, hubungan antara Megawati dan SBY selama ini kurang harmonis.

"Ketika hubungan Megawati dan Jokowi renggang maka ada peluang AHY masuk," kata dia.

Sebagai informasi, di era Jokowi sejak awal hingga beberapa bulan terakhir, AHY dan Partai Demokrat kerap mengkritik pemerintahan yang dipimpin pria asal Solo, Jawa Tengah itu.

"Sangat disayangkan publik, ada yang mengatakan kenapa nggak nunggu pelantikan Prabowo-Gibran sekalian karena kan sudah berjuang sama Prabowo-Gibran," kata Pangi saat dihubungi, Sabtu (24/2/2024).

Yakni, dalam pidato politik yang disampaikan putra sulung SBY pada 14 Maret 2023 lalu sempat mengecam Presiden Jokowi.

Yakni, AHY menilai bahwa program lumbung pangan tidak tepat dan dikritik oleh kalangan akademisi pertanian dan aktivis lingkungan.

Ketum Demokrat itu mengatakan, program tersebut terlampau mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, serta mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

Bahkan, AHY menyebut kebijakan itu tak sejalan dengan prinsip ekonomi Partai Demokrat.

Yakni pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

Dalam pidato tersebut, AHY juga mengkritik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk yang inkonstitusional.

Akan tetapi, pemerintah memutuskan menerbitkan Perppu supaya UU Cipta Kerja tetap bisa berjalan.

AHY mengatakan, Partai Demokrat menolak pengesahan UU Cipta Kerja dengan berbagai alasan.

Alasan tersebut menurutnya, pengesahaan UU Cipta Kerja kurang berpihak kepada tenaga kerja dan proses pembuatannya dilakukan tergesa-gesa.

Merespons hal itu, AHY turut menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi yang justru tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, namun malah menerbitkan Perppu.

(Tribun-Video.com/TribunJakarta.com)

Host: Adilla Risna
vp: Rania A.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Jadi Menteri Jokowi, Kenapa AHY Tak Menunggu Pelantikan Prabowo-Gibran? Ini Analisa Pengamat