Live Update Pilpres: Ganjar & Mahfud Beda Pandangan soal Hak Angket saat Koalisi AMIN Beri Dukungan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ganjar juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu.

Politikus berambut putih itu mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” katanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menyikapi hal itu, maka perlu dilakukan pengawasan.

Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

Baca: Megawati dan Jusuf Kalla Dikabarkan akan Bertemu 4 Mata, Begini Respons Nasdem dan PKB

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” katanya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Setelah digulirkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, PKB, dan PKS mendukung usulan terkait hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, setelah menggelar pertemuan dengan Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Dalam pernyataannya, Hermawi mengungkapkan dukungan terkait hak angket tersebut berdasarkan data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai Koalisi Perubahan.

Setelah itu, kata Hermawi, segala temuan tersebut didiskusikan dan dilanjutkan dengan pembicaraan soal dukungan hak angket yang digulirkan oleh Ganjar.

Dia mengungkapkan pertemuan kemarin memutuskan untuk menyetujui dan mendukung usulan Ganjar tersebut.

Baca: Mimpi SBY Jadi Nyata, Kini Satu Gerbong dengan Megawati seusai 10 Tahun Jadi Oposisi

Sehingga tinggal menunggu tindak lanjut pihak PDI-P sebagai partai terbesar dan inisiator.

"Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap."

"Tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP, sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana tindak lanjutnya," ujarnya.

Hermawi pun meminta ketika hak angket benar-benar diusulkan ke DPR, maka Koalisi Perubahan berharap adanya kesetaraan antar partai.

"Dalam kebersamaan itu, kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghormati, menghargai, dan kesamaan equal. Itu yang kami inginkan kalau kita sama-sama PDIP dan PPP kalau sama-sama menggulirkan hak angket," tuturnya.

Hermawi mengungkapkan alasan selanjutnya terkait pihaknya mendukung hak angket yang diusulkan oleh Ganjar tersebut.

Dia menegaskan Koalisi Perubahan ingin terwujudnya kebenaran dalam Pemilu 2024.

Sehingga, imbuh Hermawi, Koalisi Perubahan mendukung adanya hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Saat Ganjar dan Mahfud Beda Pandangan soal Hak Angket: Mendukung Juga Nggak Ada Gunanya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Begini Alasan Koalisi Perubahan Dukung Usulan Hak Angket Ganjar soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

# Pilpres 2024 # Hak Angket # Anies Baswedan-Cak Imin # Prabowo-Gibran # Ganjar-Mahfud # PDIP # NasDem # Jokowi # Surya Paloh # Megawati