Respons Santai Gibran soal Penolakan PDIP Terhadap Hasil Sirekap, Minta Lapor Jika Temui Kecurangan

TRIBUN-VIDEO.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi penolakan aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru-baru ini.

Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran awalnya bertanya pada awak media yang menanyakan perihal penolakan PDIP terhadap hasil Sirekap tersebut.

Gibran pun juga mempertanyakan penyebab Sirekap ditolak oleh partai yang mengusungnya maju di Pilkada Solo pada tahun 2020 silam tersebut.

"Oh terus ? Terus ditolak ? Ditolak ? Kenapa ?," ujar Gibran, Kamis (22/2/2024).

Namun demikian, Gibran juga menyarankan kepada pihak yang merasa mengetahui adanya kecurangan di penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut untuk melaporkannya ke pihak bersangkutan.

Baca: Real Count KPU 16.00 WIB: Perolehan Suara Prabowo-Gibran 58.91 Persen, Ungguli AMIN & Ganjar-Mahfud

"Ya udah kalau ada kecurangan dilaporkan saja kan sudah ada jalurnya masing-masing," tambah Gibran.

Sebagai informasi, Ketua PAC PDIP Jebres Kota Solo, Honda Hendarto mengomentari terkait penggunaan Sirekap dalam pelaporan hasil Pemilu oleh KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Honda Hendarto, tidak habis pikir dengan sikap KPU yang tetap bersikukuh menggunakan SIREKAP sebagai satu-satunya backup data rekapitulasi dan ia menambahkan bahwa secara de facto rekapitulasi manual tidak dipakai dalam pemilu kali ini.

“Ketika rekapitulasi satu kelurahan selesai tidak dibuatkan salinan baik hardcopy ataupun softcopy. Untuk bisa mendapatkan salinan satu kelurahan harus menunggu seluruh proses rekap di satu kecamatan selesai padahal itu memakan waktu berhari-hari. Siapa yang bisa menjamin tidak ada yang mengubah data di SIREKAP karena kita semua tahu dari awal yang namanya SIREKAP sudah bermasalah. La kok ini malah dipakai sebagai acuan utama,” terang Honda saat dikonfirmasi.

Ia pun mempertanyakan terkait tidak dapatnya saksi di TPS untuk bisa mendapatkan soft file Sirekap dari petugas.

“Ini kan aneh kalau kita tidak boleh curiga. Ada apa? Mengapa ketika satu kelurahan selesai penghitungannya, saksi tidak mendapatkan salinan apapun dengan alasan sudah disimpan di SIREKAP dan SIREKAP tidak bisa dibuka sampai rekap PPK selesai dan saat itu baru muncul rekap per kelurahan,” tambah Honda.

Tak hanya Honda, Koordinator Saksi PDIP di TPS seluruh Kecamatan Jebres Ngadiyo mengungkap hal yang serupa.

Bahkan Ngadiyo mengaku sudah menghubungi Bawaslu untuk mencermati masalah ini meski belum mendapatkan kejelasan.

Baca: Gibran akan Temui Prabowo Malam Ini: Bahas Makan Siang Gratis Habis Rp 120 Triliun di Tahun Pertama

Sebagai koordinator saksi, Ngadiyo juga sempat terkejut lantaran penyelenggaraan Pemilu kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya lantaran pihak saksi tidak mendapatkan kopian hasil penghitungan suara di TPS.

“Jadi tidak ada dokumen resmi dari penyelenggara dalam bentuk apapun yang nanti bisa digunakan sebagai pegangan para saksi di saat akan menandatangai Hasil. Padahal kita tahu, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan paling cepat membutuhkan waktu lima hari. Selama lima hari, data penghitungan yang sudah masuk hanya disimpan di SIREKAP tanpa ada yang bisa mengakses atau membuat salinan,” ungkap Ngadiyono.

Ngadiyo mengatakan sesuai dengan PKPU No 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pasal 18 ayat 3 disebutkan saksi akan mendapat kesempatan untuk memeriksa dan mencermati hasil akhir rekapitulasi tersebut.

Namun, data pembanding tidak disediakan oleh penyelenggara melainkan oleh para saksi.

“Kami khawatir nanti jika menggunakan data dari masing-masing saksi dan berbeda-beda maka akan diulangi lagi proses rekapitulai dari awal,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Gibran Tanggapi Penolakan Hasil Sirekap oleh PDIP, Sarankan Lapor Bila Ada Kecurangan

# Pilpres 2024 # Gibran # Wali Kota Solo # PDIP # Prabowo