Golkar dan Demokrat Kompak Tolak Usulan Hak Angket, PKS Masih Kaji Dugaan Kecurangan Pemilu

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM- Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Partai politik pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tegas menolak usulan yang disampaikan capres no urut 3, Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut.

Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid menyebut, PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan.

"Tentu kami akan mengkaji terlebih dahulu hal tersebut, kami juga akan diskusikan bersama koalisi perubahan, Nasdem dan PKB sebagai satu kesatuan tim pengusung Anies-Muhaimin," ujar Kholid.

Kholid menyatakan, di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Ganjar itu.

Juru Bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan.

"PKS saat ini sedang bekerja untuk fokus mengawal suara, dan memastikan suara tersebut tidak dicurangi. Jika ada bukti kecurangan kami kumpulkan dan serahkan kepada Tim Hukum Anies-Muhaimin," katanya.

Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif PDIP itu.

"Sebagai fraksi terbesar di parlemen saat ini, gagasan tersebut baik sebagai ikhtiar mengawal jalannya pemilu ini agar berjalan dengan jurdil," ujar Kholid.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi, setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo-Gibran bakal menolak usulan tersebut.

"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak (hak angket)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Airlangga menyatakan, bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun kini semakin kuat, usai bergabungnya Partai Demokrat.

Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Ganjar mengaku mengajak kubu pasangan calon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu.

Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar, Senin (19/2/2024).

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat.

Yakni, berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada."

"Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," kata Ganjar.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Host: Adilla Risna
Vp: Yohanes Anton

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Golkar dan Demokrat Kompak Tolak Usulan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, PKS Masih Kaji