Mahfud MD Mantap Mundur dari Menkopolhukam Buntut Presiden Jokowi Klaim Boleh Berpihak & Kampanye

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM- Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku semakin mantap untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia.

Kemantapan itu dirasakan Mahfud MD menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berpihak dan berkampanye.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam wawancara eksklusif dalam program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

“Saya kan lebih dulu, saya kan bilangnya tanggal 23 (Januari), Pak Jokowi tanggal 24. Seakan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya, padahal itu dua hal yang terpisah.”

“Tapi masyarakat kan lalu yang mengaitkan dan di situlah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA yang masuk ke saya dari tokoh-tokoh dan aktivis, ‘Pak Mahfud jangan mundur, Presiden sendiri bilang mau kampanye kok’,” katanya dalam wawancara eksklusif dalam program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Mahfud menyatakan, meski ada desakan agar tak mundur, ia menekankan tetap pada pendiriannya untuk mundur sebagai Menkopolhukam.

Terkini Mahfud MD mengungkapkan alasannya mundur lantaran adanya pengaruh psikologis untuk tidak terus berada dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

Selain itu, Mahfud juga telah memposisikan diri sebagai oposisi dari Jokowi.

“Saya juga memang secara psikologis, tidak bisa di situ terus. Saya sudah jelas berhadapan seperti itu, masa saya mau ikut seperti Sidang Kabinet dan seterusnya meski semuanya baik-baik saja kan,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan adanya persepsi publik yang mengaitkan pernyataannya ingin mundur sebagai Menkopolhukam dengan pernyataan Jokowi perihal bolehnya keberpihakan dan kampanye oleh Presiden.

Selain itu, ada aktivis dan tokoh nasional yang menghubunginya dan menyesalkan rencananya untuk mundur sebagai Menkopolhukam.

Sebagai informasi, alasan Mahfud MD mundur dari jabatan lantaran hanya perihal pilihan.

Baca: Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD, Minta Waktu Tentukan Pengganti Eks Menkopolhukam

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

"Jadi, ini soal pilihan. Kalau mundur dulu bisa ada orang kecewa, karena aturannya kan boleh orang yang lain boleh. Kalau mundur sekarang, ada yang bilang 'kok baru sekarang?'. Kalau terus juga pasti ada yang mempersoalkan," kata Mahfud MD saat konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

"Itu biasa dalam politik, karena kepala kita itu 270 juta kepala (penduduk Indonesia). Boleh berpendapat berbeda-beda. Tapi, saya sudah menyatakan, saya memilih berhenti sekarang. Ini momentum yang harus saya ambil sekarang," lanjut dia dia.

Mahfud MD menyebut telah mempertimbangkan mundur dari Kabinet Indonesia Maju seusai menjadi kandidat dalam Pilpres.

Hal yang menjadi pertimbangannya ialah Mahfud mengakui tidak mungkin menentang kebijakan Presiden Jokowi atau menentang calon yang didukung Jokowi.

"Maka dulu, memang kami bicarakan ketika pertama 'saya harus mundur, itu titik' Kenapa? Kan tidak mungkin saya againts kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi lalu saya masih terus, kan nggak bagus. Gitu. Sehingga saya harus mundur," kata dia.

Dalam konferensi pers tersebut, eks Menkopolhukam tersebut memberikan tiga catatan kepada Jokowi.

Yakni, satu di antaranya terkait tagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mahfud meminta Jokowi menagih utang tunggakan BLBI kepada sejumlah pihak terkait.

“Jumlahnya Rp 111 triliun. Dalam satu setengah tahun, kami bekerja sekarang ini terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami Rp 35,7 triliun. Atau secara persentase 31,8 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KeMenkopolhukam, Jakarta pada Kamis.

Kemudian, Mahfud juga memberikan catatan soal penyelesaian HAM berat masa lalu.

Masih terdapat 12 kasus HAM berat masa lalu yang hingga kini masih belum diselesaikan.

“Itu biar hukumnya berjalan. Nanti dibicarakan oleh Kemenkopolhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenkopolhukam yaitu penyelesaian secara nonyudisial, yaitu untuk korban, bukan pelaku,” ujarnya.

Kemudian, Mahfud juga membahas perihal revisi UU MK yang bakal direvisi atas inisiatif DPR.

Mahfud mengaku tidak setuju dengan inisiatif revisi UU MK tersebut.(*)

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud Sebut Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Berpihak Semakin Mantapkan Dirinya untuk Mundur

#mahfudmd #mahfudmundur #ganjarmahfud #mahfudmd #pemilu2024 #pilpres2024 #kampanyepemilu2024 #capres2024 #cawapres2024