PBB Selidiki Staf yang Dicurigai Berperan dalam Serangan 7 Oktober pada Israel: Terancam Pidana

TRIBUN-VIDEO.COM - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan terhadap beberapa karyawan yang dicurigai terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel dan memutuskan hubungan dengan mereka.

“Pihak berwenang Israel telah memberikan informasi kepada UNRWA tentang dugaan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA dalam serangan mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober,” kata Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA.

“Untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan, saya telah mengambil keputusan untuk segera mengakhiri kontrak para anggota staf ini dan meluncurkan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran tanpa penundaan.”

Baca: Israel Hilang Muka! Dipermalukan Iran hingga Indonesia di Sidang Dewan Keamanan PBB

Lazzarini tidak mengungkapkan jumlah karyawan yang diduga terlibat dalam serangan tersebut, maupun sifat keterlibatan mereka.

Namun ia mengatakan bahwa “setiap pegawai UNRWA yang terlibat dalam aksi teror” akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana.

Juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy menuduh UNRWA mengumumkan berita tersebut sementara perhatian dunia tertuju pada Pengadilan Dunia yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina dan berbuat lebih banyak untuk membantu warga sipil di Gaza.

“Di hari lain, ini akan menjadi berita utama: Israel menyerahkan bukti keterlibatan pegawai PBB dengan Hamas,” tulis Levy di X.

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah diberitahu tentang tuduhan tersebut, kata juru bicaranya.

“Sekretaris Jenderal merasa ngeri dengan berita ini,” kata juru bicara Stéphane Dujarric.

Baca: Jokowi Tegas Beri Larangan Kapal Israel Berlabuh di Pelabuhan Indonesia, Tidak untuk Melayani Israel

Dujarric menambahkan bahwa Sekjen PBB telah meminta Lazzarini untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa setiap pegawai UNRWA yang terbukti berpartisipasi atau bersekongkol dalam serangan 7 Oktober akan segera diberhentikan dan dirujuk untuk kemungkinan tuntutan pidana.

“Peninjauan independen yang mendesak dan komprehensif terhadap UNRWA akan dilakukan,” tambah Dujarric.

UNRWA, yang donor terbesarnya pada tahun 2022 termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Uni Eropa, telah berulang kali mengatakan kapasitasnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Gaza berada di ambang kehancuran.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menghadiri pertemuan pada hari pembukaan Forum Pengungsi Global, di Jenewa, Swiss, 13 Desember 2023.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya sangat terganggu dengan tuduhan yang ditujukan kepada 12 pegawai UNRWA tersebut.

Dikatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan dana tambahan kepada badan tersebut sampai tuduhan tersebut ditangani.

Baca: Tentara Israel Pamer Stok Makanan Berlimpah saat Penduduk Gaza Kelaparan, Memicu Kemarahan Luas

“Departemen Luar Negeri untuk sementara waktu menghentikan pendanaan tambahan untuk UNRWA sementara kami meninjau tuduhan-tuduhan ini dan langkah-langkah yang diambil PBB untuk mengatasinya,” kata juru bicara UNRWA, Matthew Miller.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan keputusan AS merupakan langkah penting untuk meminta pertanggungjawaban UNRWA.

“Perubahan besar perlu dilakukan agar upaya, dana, dan inisiatif kemanusiaan internasional tidak memicu terorisme Hamas dan pembunuhan warga Israel,” tulisnya di X.

Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini memuji kerja UNRWA, dan pemerintahan Joe Biden memulihkan pendanaan yang terhenti selama masa jabatan Donald Trump.

Menanggapi tuduhan terhadap pegawai UNRWA, anggota Senat AS dari Partai Republik mengkritik langkah Biden untuk mendanai badan tersebut. (*)

Host : Mei Sada Sirait
Video Editor : Yohanes Anton

Artikel ini telah tayang di reuters.com dengan judul UN agency probes staff suspected of role in Oct 7 attacks on Israel

# PBB # Serangan Hamas # pidana # UNRWA