Israel Minta Eropa Buat Pulau di Laut Mediterania demi Mengusir Warga Gaza dan Palestina Merdeka

TRIBUN-VIDEO.COM - Uni Eropa adalah sumber utama bantuan ekonomi kepada Palestina dan memiliki perjanjian kerja sama komprehensif dengan Israel, mencakup zona perdagangan bebas.

Faktor-faktor ini disebutkan digunakan Uni Eropa untuk mempengaruhi Israel agar menurunkan instensitas serangan di Gaza.

"Sebuah dokumen yang diusulkan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menguraikan serangkaian “langkah prosedural” yang diyakini mampu membawa perdamaian di Gaza," tulis laporan tersebut.

Langkah prosedural ini diyakini juga mampu mewujudkan negara Palestina merdeka, menormalisasi hubungan antara Israel dan Dunia Arab, menjamin keamanan jangka panjang di kawasan, dan berpusat pada "konferensi persiapan perdamaian".

Baca: Israel Disebut Ngotot Usir dan Kosongkan Gaza, Minta Bantuan Uni Eropa Bikin Pulau Warga Palestina

Rencana tersebut meminta diadakannya “aktor-aktor kunci”, yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Liga Arab, dan PBB.

Peserta akan selalu berhubungan dengan pejabat Israel dan Palestina, yang disebut sebagai “pihak-pihak yang berkonflik,” namun kedua belah pihak pada awalnya tidak diharuskan untuk duduk bersama.

Gaza dan Tepi Barat akan diwakili oleh Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bukan Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007.

Terlepas dari segala skenario, Israel dilaporkan tetap berniat mengosongkan Gaza dari penduduknya.

Sehubungan dengan rencana perundingan di atas, para pejabat Israel berusaha meyakinkan UE untuk membangun sebuah pulau untuk warga Palestina dan mendirikan negara Palestina di sana.

"Ini merupakan upaya lemah untuk mendeportasi negara (dan penduduk) tersebut," tulis JN dalam laporannya terkait niat Israel.

Baca: DETIK-DETIK 24 Tentara Israel Tewas di Gaza dalam Sehari, Sempat Pasang Bom untuk Ledakkan Gedung

Selain itu, niat Israel ini menunjukkan kalau solusi dua negara yang digaungkan oleh sekutu abadi mereka, Amerika Serikat (AS) tidak masuk hitungan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu secara terbuka memang menyuarakan penolakannya terhadap kedaulatan Palestina selama masa jabatannya yang panjang.

Pada Sabtu (20/1/2024), Netanyahu kembali menegaskan, dia tidak akan melepaskan kendali keamanan penuh Israel di bagian barat Sungai Yordan, atau Tepi Barat.

“Saya tidak akan melepaskan kendali keamanan penuh atas sisi barat Sungai Yordan, ini bertentangan dengan pembentukan negara Palestina,” tulis Netanyahu di X.

Netanyahu pada Sabtu pagi juga membantah pernyataan dari kantornya kalau dia telah memberi tahu Presiden AS Joe Biden tentang kemungkinan pembentukan negara Palestina.

Namun penolakan terbuka terbaru Netanyahu terhadap negara Palestina merdeka menguak keretakan yang semakin dalam antara sekutu negara apartheid tersebut dan puncak resolusi yang telah disepakati oleh para pemimpin Barat untuk mengakhiri gerakan kolonial Zionisme.

Baca: Gaza Dilanda Kelaparan, Buat Roti dari Pakan Ternak, Israel Malah Beri Kaleng Makanan Berisi Peledak

“Perdana menteri harus mampu mengatakan tidak kepada teman-teman kita,” tambah Netanyahu, sambil mengatakan kalau dia telah mengatakan hal yang sama kepada AS saat konferensi pers pada Jumat.

Pendirian Netanyahu ini bertentangan dengan kebijakan AS yang mendukung solusi dua negara sebagai bagian dari tatanan pascaperang di Gaza dan Tepi Barat.

Meskipun secara gigih membela bombardemen Israel di Gaza, Washington mengatakan kalau persiapan untuk “the day after the war” mencakup kemajuan dalam pembentukan negara Palestina.

“Akan ada Gaza pasca-konflik, tidak ada pendudukan kembali di Gaza,” ujar Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan kepada wartawan di pesawat Air Force One setelah pidato Netanyahu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengatakan Israel kini mempunyai peluang untuk terlibat dalam gagasan negara Palestina, karena negara-negara di kawasan siap memberikan jaminan keamanan.

Meskipun komentar Netanyahu menegaskan kembali pendiriannya, komentar tersebut memicu pertikaian sengit, terutama di media sosial.

Perdana Menteri Israel yang paling lama menjabat dan tersukses ini tidak pernah berbasa-basi mengenai penolakannya terhadap negara Palestina.

Pengguna X memanfaatkan referensi Netanyahu terhadap slogan “dari sungai ke laut” untuk mengungkap standar ganda dan hipokrasi (kemunafikan) Barat dalam mencoba melarang nyanyian tersebut ketika aktivis pro-Palestina menggunakannya.(*)

Host : Mei Sada Sirait
Video Editor : Latif

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ngotot Usir Warga Gaza, Israel Minta Eropa Bikin Pulau di Laut Mediterania Buat Palestina Merdeka

# Uni Eropa # Laut Mediterania # Warga Gaza # Palestina