3 Capres Bahas soal LHKPN, Ganjar Usung Konsep Whistle Blower Sedangkan Prabowo & Anies Senada

TRIBUN-VIDEO.COM- Dilaporkan tiga kandidat calon presiden menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Capres-Cawapres 2024 (PAKU Integritas).

Adapun acara tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.

Masing-masing capres, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya soal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ketiga capres tersebut juga menyoroti terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Baca: Anies Blak-blakan Sindir Prabowo: Makan Siang Gratis Tak Cukup Atasi Masalah Stunting, Terlambat!

Diketahui, capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku setuju perihal optimalisasi LHKPN sebagai instrumen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Anies menyatakan, apabila terpilih sebagai Presiden ke-8 Indonesia, ia akan memberikan sanksi kepada pejabat negara yang tak patuh melaporkan harta kekayaannya.

Yakni, ia akan menerapkan sanksi demosi (pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah) dan reposisi (penempatan ke jabatan yang berbeda atau baru).

"Yang kedua, adalah seperti dikatakan tadi, optimalisasi LHKPN, kami setuju bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, reposisi, atau sanksi yang lain," tuturnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan konsep whistle blower perihal LHKPN.

"Penguatan LHKPN itu didorong dengan memperbuat whistle blowing dari masyarakat," ungkap Ganjar.

Menurut eks Gubernur Jawa Tengah itu, masyarakat yang menjadi whistle blower akan dilindungi identitasnya.

Kendati demikian, konsep itu harus didukung dengan bukti yang valid, tidak sembarang menuduh.

Baca: Kampanye di Batam, Prabowo Subianto Cium Bendera Palestina, Sempat Buka dan Lempar Baju ke Pendukung

Dalam gelaran tersebut, Ganjar juga menekankan pentingnya pejabat negara mematuhi LHKPN.

Menurutnya, kepatuhan terhadap LHKPN merupakan satu di antara kunci-kunci penting untuk memberantas korupsi.

"LHKPN bukan cerita yang sulit. Ketika macet, ternyata kuncinya gampang: undang LHKPN, suruh ngisi saat itu. Selesai semuanya," jelas Ganjar.

Sedangkan, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mempunyai pandangan yang tak jauh berbeda dengan lawannya, Anies Baswedan.

Yakni, Prabowo meminta pejabat yang tidak jujur melaporkan LHKPN agar diberikan sanksi.

Menurut Sang Menhan, pelaporan LHKPN secara transparan menjadi cara untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi.

Prabowo menyatakan, cara tersebut ampuh untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat negara.

"Kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu, pembuktian terbalik. Tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat."

Baca: Strategi Cak Imin di Debat Cawapres ke-2: Serang Gibran soal Etik, Food Estate serta Siapkan Kejutan

"Karena itu, saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan," kata Prabowo.

Menurut Menteri Pertahanan itu, hal tersebut merupakan pendekatan yang paling realistis.

Nantinya, penindakan LHKPN yang tidak jujur juga dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas hidup para pejabat negara.

"Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal."

"Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu," terangnya.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Host: Adilla Risna
Vp: Salim Maula

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Capres Bicara soal LHKPN: Anies Ancam Lakukan Demosi, Ganjar Bawa Konsep Whistle Blower, Prabowo?

# Capres 2024 # LHKPN KPK # Anies Baswedan # Prabowo Subianto # Ganjar Pranowo