Jokowi: Data Pertahanan Tak Bisa Dibuka seperti 'Toko Kelontong' Banyak Hal yang Harus Dirahasiakan

TRIBUN-VIDEO.COM- Presiden Joko Widodo memberi tanggapan terkait dua calon presiden yang menginginkan data pertahanan dibuka dalam gelaran debat ketiga Pilpres, Minggu (7/1/2024).

Bak memasang badan membela capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Jokowi menegaskan bahwa tak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka dihadapan publik.

Mengingat, masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara, maka Jokowi menyebut semua hal tak dapat dibuka seperti 'toko kelontong'.

Atas hal tersebut, memang banyak hal yang perlu dirahasiakan.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin (8/1/2023).

"Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid membenarkan tindakan capres nomor urut 2 sebagai Menhan tegas menolak membuka data yang menjadi rahasia negara.

Sebab menurut Nusron, menjaga aspek yang menjadi kerahasiaan negara merupakan suatu tantangan di negara demokrasi.

Sementara, strategi pertahanan disebutkannya sebagai bagian dari kerahasiaan negara.

"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia."

Baca: Presiden Jokowi Sebut Tidak Semua Data Pertahanan Bisa Dibuka: Tidak Kayak Toko Kelontong

"Sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron di Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.

Lanjut Nusron menyatakan, untuk mengatasi hal tersebut, proses di legislatif merupakan sebuah solusi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nusron menyebut Kemenhan memiliki mitra kerja yakni Komisi I DPR RI.

Komisi I DPR RI bisa menjadi pihak untuk menyampaikan transparansi kinerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara.

"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," kata Nusron.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Prabowo untuk membuka data yang dimiliki Kementerian Pertahanan RI.

Yakni, seperti data terkait minimum essential force (MEF) dan pengadaan alustsista bekas.

Permintaan untuk membuka data tersebut dilontarkan Ganjar dan Anies lantaran Prabowo sempat menyatakan bahwa data terkait pertahanan yang dipegang kedua lawannya itu tidak tepat.

Kendati begitu, Prabowo kala itu tetap tak membuka data yang sebenarnya.

Yakni, Prabowo Subianto beralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskannya dalam forum debat capres.

Lantas, Prabowo menegaskan bersedia menjelaskan data-data tersebut kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar gelaran debat capres.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pasang Badan Bela Prabowo, Jokowi Tegaskan Data Pertahanan Tak Bisa Dibuka Layaknya Toko Kelontong

# Prabowo Subianto # Pilpres # Toko Kelontong