Buntut Tak Segera Pindahkan Imigran Rohingya, Warga Pidie Aceh Sepakat Bakal Gugat UNHCR

TRIBUN-VIDEO.COM - Aksi penolakan terhadap etnis Rohingya terus terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh.

Keuchik di Kecamatan Batee dan Muara Tiga bersama Panglima Laot Pidie, Hasan Basri telah berdelegasi dengan Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi, di pendopo bupati beberapa hari lalu.

Kedatangan aparatur gampong itu, guna membahas masalah Rohingya yang telah menodai Pidie sebagai kota santri.

"Masyarakat telah berbondong-bondong datang ke Pendopo Bupati Pidie, guna menyampaikan terhadap keberadaan Rohingya. Warga menolak menampung Rohingya," kata Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi, kepada Serambinews.com, Selasa (19/12/2023).

Ia menyebutkan, warga yang datang ke pendopo adalah keuchik, panglima laot, tokoh pemuda. Masyarakat tetap intens melaporkan terhadap perkembangan Rohingya yang ditampung di Laweung dan Kecamatan Batee.

Baca: Sempat Kecolongan, Pekanbaru Jaga Ketat 4 Pintu Masuk dari Rohingya, Gelar Patroli Rutin

Dikatakan, sebenarnya keberadaan Rohingya secara terbuka telah disampaikannya melalui siaran televisi, agar Rohingya direlokasi ketempat lain.

Sehingga setelah seminggu tidak ada kepastian terhadap pengungsi Rohingya, maka Pemkab akan serahkan Rohingya kepada masyarakat.

"Warga akan menggugat UNHCR, lantaran belum memindahkan Rohingya," jelasnya.

Selama ini, masyarakat aktif berkomunikasi terhadap Rohingya.

Menurutnya, sebenarnya warga telah menyampaikan menolak menampung Rohingya. Masyarakat meminta Rohingya harus dipindahkan dari Pidie.

Sebab, keberadaan Rohingya sangat merugikan warga. Prilaku Rohingya cenderung mencuri kelapa dan melepaskan ternak yang di kandang.

Baca: Tolak Pengungsi Rohingya, Nelayan di Pidie Aceh Pilih Pagari Laut dengan Biaya Pribadi

Rohingya akan berbahaya lagi jika lama tinggal di Pidie, disamping Rohingya membuang air besar (BAB) sembarangan di tambak warga.

Kata Wahyudi, hasi komunikasi dengan Pemerintah Pusat, yang kini berusaha mencari lahan untuk merelokasi Rohingya.

Dalam mencari lahan untuk Rohingya, butuh bantuan Pemerintah Provinsi Aceh untuk lahan yang sesuai.

Ternyata ada lahan di dua kabupaten sebagai relokasi .

"Namun, tidak serta merta bisa diterima, karena lokasi penampungan sementara berupa hutan yang tidak boleh langsumg ditempati.

Seharusnya, UNHCR harus tanggungjawab terhadap pengelola pengungsi untuk dipindah.

Dengan demikian Kabupaten Pidie masih menunggu kepastian relokasi," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Tolak Rohingya di Pidie, Pj Bupati Warga akan Menggugat UNHCR

# Pidie # Aceh # Rohingya # Imigran # Etnis Rohingya # UNHCR