Alasan Elektabilitas Prabowo-Gibran Melejit meski Jarang Kampanye, Ini Penjelasan Pengamat Politik

TRIBUN-VIDEO.COM - Elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember.

Terkait hal ini, Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menilai, ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye.

Pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dua paslon lainnya.

Baca: RESPONS Cak Imin soal Ucapan Prabowo yang Viral Dihadapan Kader Gerindra: Emang Etik Punya Ndas Ya?

Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo-Gibran, yang mencapai sembilan parpol.

Umam mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran juga di-backup jaringan relawan.

Salah satunya, kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada Pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sehingga, paslon nomor urut dua, memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya.

Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Sopir Bus Handoyo Jadi Tersangka, Haul Gus Dur ke-14, hingga Sindiran Prabowo soal Demokrasi

Namun demikian, Umam menilai, kubu Prabowo-Gibran juga tetap perlu lebih intens lagi untuk kampanye.

Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat, (15/12/2023).

Sebagaimana diketahui, dalam survei Litbang Kompas, Prabowo-Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 16,7 persen dan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 15,3 persen.

(Tribun-Video.com/ Kompas.com)

Host: Nurul Ashari
Vp: Mellinia Pranandari

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Elektabilitas Prabowo-Gibran Tinggi meski Jarang Kampanye, Pengamat: Kekuatan Mesin Politik dan Relawan"

# prabowo subianto # gibran rakabuming raka # capres 2024 # cawapres 2024 # pemilu 2024 # pilpres 2024 # politik