Mata Lokal Memilih
Alasan PKS Ngotot Tolak Pembangunan IKN, Ahmad Syaikhu: DKI Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota!
TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, DKI Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Negara Indonesia.
Ahmad Syaikhu mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN.
PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara.
PKS pun dengan tegas menolak pemindahan Ibu Kota Negara ke kawasan Kalimantan.
Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara "Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024" di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," kata Syaikhu.
Syaikhu menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan.
Satu di antaranya terkait dengan sejarah.
Ia menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta.
Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota.
Menurut Syaikhu, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.
Alasan kedua, diungkapkan Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan.
PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.
Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," jelas Syaikhu.
Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan.
Syaikhu berpandangan, pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi.
Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.
"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia, tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.
PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Sikap terhadap pemindahan Ibu Kota ini juga senada dengan adanya penolakan Fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN.
Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.
Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi.
Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaikhu.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan.
Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan.
(Tribun-Video.com/ Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tolak IKN, PKS: DKI Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota!
Host: Yustina Kartika
VP: Yohanes Anton
Reporter: Yustina Kartika Gati
Video Production: yohanes anton kurniawan
Sumber: Kompas.com
Live Update
Proyek Ambisius IKN, Kereta Tanpa Rel Buatan China Gagal Beroperasi Otonom dan Berakhir Dikembalikan
Jumat, 2 Mei 2025
Tribun Video Update
Perpres Belum Ditandatangai Presiden Prabowo, Rencana Pemindahan ASN ke IKN Belum Bisa Dilaksanakan
Rabu, 23 April 2025
Tribun Video Update
Bukan Berisi Sejarah, Tugu Titik Nol Kilometer di IKN Malah Memuat Dummy Text "Lorem Ipsum"
Senin, 21 April 2025
Nasional
ISU Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos, Istana Bantah Ada 'Matahari Kembar' di Kabinet
Senin, 14 April 2025
Tribunnews Update
LIVE: Istana Bantah soal 'Matahari Kembar' seusai Sejumlah Menteri Prabowo Temui Jokowi di Solo
Senin, 14 April 2025
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.