Terkini Nasional

MAPPI Nilai Pemberian Grasi ke Nuril Melanggar Undang-Undang

Minggu, 25 November 2018 21:03 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani‎

‎TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar turut menyoroti kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

Langkah Presiden Joko Widodo yang mendukung Nuril mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi MA. Dilanjutkan pemberian grasi jika belum mendapatkan keadilan hukum, ‎menurut Dio Ashar grasi tidak berlaku di perkara ini.

"Grasi ini diberikan melalui mekanisme permohonan dari terpidana dan dia mengakui dia bersalah. Ada ketentuan kejahatan yang bisa diberikan grasi ditambah lagi kejahatan yang hukumannya di bawah dua tahun tidak bisa diberikan grasi. ‎

Baca: Arsul Sani: Sikap Jokowi Sudah Benar dalam Kasus Baiq Nuril

‎Nuril hanya enam bulan penjara," ucap Dio Ashar dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Dio menambahkan baiknya langkah yang diambil Presiden Joko Widodo adalah memberikan amnesty ‎karena tidak ada batasan perkara untuk pemberian amnesty.

"Kalau kitaa lebih rekomendasikan amnesty karena undang-undang memperbolehkan dan presiden punya kewenangan itu," imbuhnya.‎

Diketahui kasus ini mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap Baiq Nuril yang diduga melakukan pelanggaran atas Pasal 27 ayat 1 UU ITE pada 26 September 2018 lalu. MA memutus Nuril bersalah dijatuhi vobis enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Baca: Najwa Shihab Tanggapi Kasus Baiq Nuril: UU ITE Kerap Dipakai yang Berkuasa, Membisukan Para Korban

Padahal dalam putusan persidangan tingkat pertama, Nuril yang merekam panggilan telepon mantan atasannya yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataran, muslim yang diduga melakukan pelecehan seksual itu dinyatakan tidak bersalah.

Kasus bermula dari Muslim yang berulang kali menelpon Nuril dengan nada yang melecehkan secara seksual. Merasa tidak nyaman, Nuril berinisiatif merekam pembicaraan tersebut sebagai bukti harkat dan martabatnya telah direndahkan Muslim.

Muslim tidak terima karena rekaman percakapannya itu menyebar. Lantas Muslim melaporkan Nuril ke Polda NTB hingga kasus maju ke persidangan dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. (*)

Editor: Radifan Setiawan
Reporter: Theresia Felisiani
Video Production: Alfin Wahyu Yulianto
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved