Terkini Nasional

Pemerintah Lanjutkan Program Tol Laut pada 2019

Jumat, 23 November 2018 09:36 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt Wisnu Handoko, menargetkan penyelesaian tol laut pada 2019.

"2019, kami agak sedikit mencoba mengubah, mencoba menghubungkan jalur-jalur utama melalui pelabuhan utama, seperti Sorong, Ambon juga," ujarnya di sesi diskusi Konektivitas Antar Wilayah dan Integrasi Sistem Logistik Nasional, Tol Laut, Efektif Meretas Disparitas Ekonomi yang diadakan Repnas di Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dilakukan pembangunan tol laut. Pada 2017, sudah terdapat 13 trayek. Sedangkan, pada 2018 mencapai 19 trayek. Pembangunan tol laut lebih kepada daerah yang tingkat disparitas tinggi.

Namun, selama empat tahun penerapan konsep pengangkutan logistik atau tol laut dalam pelaksanaannya masih menemui sejumlah masalah. Salah satu masalah, yaitu soal regulasi yang tidak mengikuti konsep tol laut.

Baca: Perhatikan Ekpresi Janggal Presiden Jokowi Ketika Menjelaskan Tol Laut!

Regulasi itu seperti PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, PP 5/2010 tentang Kenavigasian, PP 20/2010 tentang Angkutan Di Perairan dan PP 21/2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

"Empat PP ini, sudah old (usang,-red) menurut saya. Harusnya menyesuaikan," ujarnya.

Dia memberikan contoh misalkan PP Angkutan Di Perairan yang kurang mengakomodir teknologi informasi. Kemudian PP Kepelabuhanan, yang kurang ada pengembangan.

Menurutnya PP 61/2009 harus dibikin pengembangan khususnya aturan terkait bagaimana mengembangkan terminal khusus. PP itu juga harus disinergikan dengan Undang-Undang Kepulauan.

"Karena banyak pelabuhan yang dibangun kadang-kadang kewilayahan. Ini menguras budget kita karena enggak tepat penggunaannya," kata dia.

Baca: Prosesi Lepas Balon di Pelayaran Perdana Kapal Tol Laut

Untuk masalah keselamatan dan keamanan pelayaran seperti yang diatur dalam PP No 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, perlu juga adanya pemutakhiran.

"Kita ini negara yang dilalui banyak kapal asing, kalau minyaknya tumpah kita bonyok juga. Kita kurang ini juga, bargaining kita kurang kuat, ganti rugi dan sebagainya," tambahnya

Seperti diketahui, Repnas merupakan relawan pengusaha muda nasional untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. Organisasi relawan ini mempunyai fokus pada penggalangan kalangan pengusaha muda dan milenial.

Melalui digelarnya diskusi tersebut, Ketua Nasional Repnas, Eka Sastra. menginginkan supaya dapat mempromosikan pencapaian pemerintahan Joko Widodo di periode pertama kepada masyarakat.

"Bentuk dukungan kepada pemerintahan Jokowi dan melanjutkan periode kedua. Harapan, kami bisa banyak pemikiran dari diskusi seperti ini agar ke depan bisa lebih baik lagi," kata dia. (*)

Editor: Radifan Setiawan
Reporter: Glery Lazuardi
Video Production: Purwariyantoro
Sumber: Tribunnews.com

VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved