Perdana Menteri Netanyahu Minta Warga Sumbang Dana untuk Bantu Perang, Israel Diisukan Bangkrut

TRIBUN-VIDEO.COM - Di tengah perang yang semakin brutal, Kementerian Keuangan Israel merilis aturan baru yang memperbolehkan pemerintah Tel Aviv untuk menerima sumbangan dari masyarakat untuk mendukung biaya operasional perang.

Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat (10/11/2023), melalui peraturan tersebut nantinya masyarakat Israel, perusahaan swasta maupun yayasan filantropi bisa memberikan sumbangan dana secara langsung kepada pemerintah pusat.

Adapun, informasi tersebut dikutip dari laman berita Haaretz.

“Pemerintah merilis pedoman baru agar diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat untuk mendukung perang, kebijakan tersebut juga mengizinkan pemerintah untuk memperpanjang masa berlakunya," ujar Kementerian Keuangan Israel.

Adapun, besaran donasi atau sumbangan yang bisa diberikan masyarakat yakni maksimal sebesar 94 ribu dolar untuk organisasi bisnis.

Serta, 130 ribu dolar AS untuk organisasi nirlaba.

Dikabarkan, kebijakan baru itu diadopsi PM Israel Benjamin Netanyahu seusai negaranya mengalami defisit anggaran sebesar 22,9 miliar shekel.

Atau, diperkirakan sekitar 6 miliar dolar AS selama Oktober 2023 lalu.

Tak sampai disitu, memanasnya perang antara pasukan Israel dengan militan Hamas di jalur Gaza membuat pendapatan Israel selama bulan sebulan terakhir turun 15,2 persen.

Baca: Hizbullah Bikin Israel Buta Perang hingga Tentara IDF Gagal Menyusup di Garis Depan

Hal itu terjadi, karena dampak penangguhan pajak dan susutnya pendapatan jaminan sosial.

“Sebagai sebuah persentase dari PDB, defisit selama 12 bulan sebelumnya naik menjadi 2,6 persen di bulan Oktober dari 1,5 persen di bulan September,” kata kementerian Keuangan Israel.

Bahkan, akibat pembengkakan defisit sejumlah layanan keuangan global, seperti S&P terpaksa memangkas prospek peringkat Israel menjadi negatif.

Hal itu diikuti Moody's dan Fitch yang kompak meninjau ulang peringkat Israel untuk kemungkinan penurunan peringkat.

Adapun, meski penggalangan dana dapat menyelamatkan Israel dari ancaman deflasi, namun kebijakan tersebut mengundang kritik sejumlah pihak.

Termasuk direktur lembaga pemikir kebijakan Adva Center, Prof. Yossi Dahan.

Menurutnya, sumbangan yang didapat dari masyarakat tidak dapat diterima untuk menjalankan fungsi operasional suatu negara.

Pasalnya, cara tersebut dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan warganya di tengah ancaman perang.

Sementara itu, sejumlah ekonom menilai kemunduran yang dialami Israel merupakan sinyal bahwa negara ini mulai mengalami kebangkrutan.

Proyeksi tersebut diperkuat dengan pernyataan Bank Dunia yang menyebut ekonomi Israel tengah mengalami kemerosotan tajam buntut dari anjloknya ekspor Israel ke Palestina sebesar 24 persen.

Serta, gerakan boikot yang dilakukan masyarakat global terhadap perusahaan yang dianggap mendukung Israel.

Sebagai informasi, dalam konflik Israel-Hamas ini, angka korban di Gaza terus bertambah.

Dari data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, 10.568 orang tewas karena serangan Israel sementara 4.324 luka-luka.

Dari keseluruhan korban, sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Namun hingga kini, Israel mengatakan tak akan melakukan gencatan senjata.

Sementara itu, lebih dari 155 orang telah terbunuh dan 2.250 orang terluka di Tepi Barat. Di Israel sendiri, 1.400 orang tewas dan lebih dari 7.198 orang terluka.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PM Netanyahu Minta Warga Sumbang Dana untuk Bantu Perang, Israel Diisukan Bangkrut

# Netanyahu # Israel # Palestina