Kapolri Diminta Copot Kapolda Kalteng-Kapolres Seruyan Buntut 1 Warga Tewas Diduga Ditembak Polisi

TRIBUN-VIDEO.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Nanang Avianto dan Kapolres Seruyan AKBP Ampi Mesias Von Bulow.

Desakan tersebut buntut bentrok antara warga Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalteng, dengan polisi.

Permintaan itu datang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

Saat bentrok terjadi, satu warga dilaporkan tewas karena tertembak, sementara dua orang lainnya luka-luka.

Baca: Bentrok Warga Bangkal Seruyan Kalteng vs Aparat Kepolisian, Ada Korban Berdarah-darah

AMAN menilai, yang dilakukan aprat kepolisian dalam melakukan pengamanan konflik adalah brutalitas.

"Satu nyawa melayang dan dua lainnya terluka akibat peluru senjata pihak kepolisian. Puluhan orang lainnya turut ditangkap," tulis AMAN mengawali tanggapannya, Minggu (8/10/2023).

AMAN mengatakan, polisi telah mengetahui bahwa konflik antara masyarakat adat dan perusahaan adalah akumulasi sikap perusahaan yang tidak tunduk pada sebuah proses perjanjian.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengetahui bahwa masyarakat adat di Desa Bangkal Seruyan mayoritas merupakan masyarakat adat Dayak Temuan dan Kuhin.

Akan tetapi, AMAN mengatakam, pihak kepolisian sepertinya lebih berpihak ke perusahaan, bukan menjadi pihak netral dalam melakukan pengamanan.

Terlebih, polisi diduga melanggar hak asasi manusia (HAM) serta peraturan kepolisian.

Baca: Demo Berujung Rusuh, Mobil Dinas Kapolres Seruyan Kalteng Dirusak Massa

Terutama yang terkait prosedur penembakan, penanganan konflik sosial, dan pedoman penanganan unjuk rasa.

Untuk itu, AMAN dan PPMAN menyatakan beberapa poin terkait brutalitas polisi yang kembali terjadi ini:

1. Mengecam keras tindakan brutal (excessive power) aparat kepolisian dalam melakukan penanganan konflik sosial dan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah dengan melakukan penembakan dan penangkapan

2. Mengecam tindakan aparat kepolisian melakukan pemblokiran akses keluar masuk kampung dan Desa Bangkal.

3. Tindakan yang kami nilai telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia terutama hak dasar masyarakat adat atas akses ekonomi, sosial, politik dan budaya

4. Mendesak pihak kepolisian membebaskan sejumlah masyarakat adat yang ditangkap ketika berunjuk rasa memprotes perusahaan Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan dan memenuhi hak-hak hukum masyarakat adat di Desa Bangkal, baik yang tertembak dan juga yang ditahan

Baca: Demo Berujung Rusuh, Mobil Dinas Kapolres Seruyan Kalteng Dirusak Massa

5. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar memerintahkan penarikan pasukan pengamanan perusahaan dan mengedepankan upaya dialog bersama semua pemangku kepentingan di Desa Bangkal, Seruyan

6. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan terhadap pelaku penembakan di Desa Bangkal, serta menonaktifkan Kapolres Seruyan dan Kapolda Kalteng sebagai pertanggung jawaban komando wilayah (command responsibility), sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia

7. Mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) membentuk Tim Pencari Fakta Independen agar melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Desa Bangkal Seruyan, sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan proses yudisial sebagai bentuk upaya selanjutnya

8. Mendesak agar dilakukan uji balistik oleh pihak independen agar peristiwa penembakan terhadap Komunitas Masyarakat Adat Desa Bangkal dapat dijelaskan secara objektif.

(Tribun-Video.com/ Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri Diminta Copot Kapolda Kalteng-Kapolres Seruyan Buntut 1 Warga Diduga Tewas Ditembak Polisi saat Bentrok" 

# Kapolri # Kapolda # Polda Kalteng # Seruyan