Cak Imin Diperiksa KPK, Survei Voxpol Center: 53,4 Persen Publik Percaya Hukum Jadi Alat Penjegalan

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjalani pemerikssan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kemenaker pada tahun 2012 pada hari ini Kamis (7/9/2023) di Gedung KPK.

Tercatutnya nama Cak Imin dalam kasus korupsi menimbulkan pro dan kontra.

Sejumlah masyarakat mempercayai bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya penjegalan dalam Pilpres 2024.

Hal itu berdasarkan Survei Voxpol Center yang dirilis pada Kamis (7/9/2023).

Baca: Singgung PBNU yang Tak Restui Cak Imin, PA 212: NU Aja Enggak Dukung, Anies Ini Cari Dukungan Siapa

Survei itu digelar pada 24 Juli sampai (2/8/2023).

Survei ini menjangkau 34 provinsi secara proporsional berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.

Dalam survei menunjukkan bahwa sebanyak 53,4 persen publik mempercayai bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu.

Sementara itu, sebesar 23,3 persen orang tidak mempercayainya.

Kemudian 23,4 persen sisanya tidak menjawab atau tidak mengetahuinya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut bahwa penting bagi KPK dan pihak berwenang lainnya untuk tidak hanya menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan hukum.

Baca: Ketua Umum Partai PKB Cak Imin Menghadiri Panggilan KPK, Diperiksa Sebagai Saksi Kasus di Kemenaker

Namun juga harus memperhatikan konteks dan persepsi publik.

Diketahui bahwa pemanggilan Cak Imin untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi tersebut dilakukan seusai dirinya dideklarasikan menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

Oleh sebab itu, banyak pihak yang menilai bahwa hal ini sebagai upaya penjegalan.

Meski begitu, KPK sempat membantah bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan politisasi.

(Tribun-Video.com)

Host: Alexa Dhea
VP: Mellinia Pranandari

# cak imin # muhaimin iskandar # cawapres 2024 # politik # hukum # kpk # korupsi # anies baswedan