TRIBUNNEWS UPDATE
Temukan Aspek Pidana, Pemerintah akan Evaluasi Kurikulum & Konten yang Diajarkan di Ponpes Al-Zaytun
TRIBUN-VIDEO.COM - Langkah tegas diambil oleh pemerintah pusat, menanggapi Pondok Pesantren Al Zaytun yang belakangan berpolemik.
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Al-Zaytun akan dievaluasi secara administratif.
Evaluasi tersebut di antaranya adalah terkait penyelenggaraannya, kurikulumnya, konten pengajaran dan lain sebagainya.
Baca: BREAKING NEWS: Mahfud MD Sebut Ada Aspek Hukum Pidana di Ponpes Al Zaytun, Polri Diminta Bertindak
Mahfud mengatakan evaluasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar para santri dan murid tidak terganggu.
Mahfud juga tak menyoal Al-Zaytun masih membuka pendaftaran calon santri dan murid.
Mahfud menegaskan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait Al-Zaytun harus ditindak tegas.
Baca: Muhadjir Effendy Sebut Al Zaytun Tak Hanya Sekadar Ponpes Tapi Merupakan Komune
Dalam kesempatan lain, Mahfud mengatakan ada aspek hukum pidana di Al-Zaytun.
Dia mengatakan penanganan aspek hukum pidana di Polri tidak akan diambangkan dan segera dituntaskan. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
# TRIBUNNEWS UPDATE # Mahfud MD # Ponpes Al-Zaytun # Pondok Pesantren # Menko Polhukam # Panji Gumilang
Reporter: Nila
Video Production: Januar Imani Ramadhan
Sumber: Tribun Video
TRIBUNNEWS UPDATE
Buntut soal Kasus Izin WNA, Prabowo Resmi Copot Silmy Karim dari Jabatan Wamen IMIPAS
Kamis, 4 Juni 2026
Tribunnews Update
Nanik S Deyang Tegas! Dapur Baru Makan Bergizi Gratis Disetop Dulu, Program MBG Dievaluasi
Kamis, 4 Juni 2026
Tribunnews Update
Geger! KPK Bongkar Dugaan Setoran Jatah Jumat Rp 100 Juta dalam Kasus Izin Tinggal WNA
Kamis, 4 Juni 2026
Tribunnews Update
Rubio Bantah Trump Sering Tertidur saat Rapat, Tetap Membela Meski Ditunjukkan Bukti Video Viral
Kamis, 4 Juni 2026
Tribunnews Update
Draf Kesepakatan AS-Iran Terungkap, Ada Empat Tahap Gencatan Senjata dan Penarikan Pasukan AS
Kamis, 4 Juni 2026
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.