Pakai Bahasa Asing saat Rapat Dengar Pendapat di Parlemen, Dirut Smelter Nikel Kena Semprot DPR

TRIBUN-VIDEO.COM - DPR mengundang 20 dirut perusahaan smelter nikel untuk rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait, pada Kamis 8 Juni 2023.

Namun para pemimpin perusahaan yang datang ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia.

Bahkan mereka memperkenalkan diri di hadapan dewan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mandarin.

Sontak saja kekesalan anggota DPR RI pun meluap.

Dilansir dari Tribun-Medan.com, Komisi VII DPR RI merasa kesal karena sejumlah bos perusahaan nikel beroperasi di Indonesia, tapi tak bisa berbahasa Indonesia saat rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan.

Di mana awalnya, saat rapat dimulai, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno yang menjadi pimpinan rapat, meminta masing-masing bos smelter untuk memperkenalkan diri dan perusahaannya.

Baca: Bos Perusahaan Nikel Asal China Kena Semprot dalam Rapat DPR Sebab Berbahasa Mandarin: Ini Aturan!

Tapi ternyata, pimpinan perusahaan yang mayoritas berasal dari China itu tidak bisa berbahasa Indonesia.

Mereka akhirnya berbicara memperkenalkan diri dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin.

Eddy pun mengkritik tindakan tersebut.

Lantaran RDP adalah rapat resmi yang aturannya harus menggunakan Bahasa Indonesia.

"Ini adalah sidang parlemen resmi dan semua sidang parlemen dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah aturan," kata Eddy dikutip dari YouTube Komisi VII DPR, Kamis (8/6/2023).

"Jadi Anda harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Kami akan menunggu presentasi Anda jadi harap orang (penerjemah) Anda hadir di ruangan ini," tambahnya.

Setelah protes itu, para direktur perusahaan smelter nikel akhirnya memaparkan penjelasan mereka ditemani penerjemah atau manajer komunikasi perusahaannya.

Namun, Komisi VII DPR RI juga mengeluhkan masih banyak bos smelter nikel yang tidak hadir dalam rapat itu.

Yaitu Dirut PT Virtue Dragon Nickel Industry, dengan alasan telah diwakili oleh PT Gunbuster Nickel Industry yang merupakan perusahaan satu grup.

Lalu Dirut PT Weda Bay Nickel, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, dan PT Dexin Steel Indonesia.

Lantaran tidak hadir dalam agenda ini, Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil para bos smelter nikel tersebut secara tersendiri.

Baca: Direktur Utama Perumda Sultra Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Penjualan Ore Nikel, Jadi Saksi ke-27

"Itu akan menjadi catatan (dirut yang tidak hadir dalam rapat), kita akan panggil tersendiri," ujar Eddy.

Sementara bos perusahaan smelter nikel yang datang adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Gunbuster Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel, Halmahera Persada Lygend.

Kemudian dari PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR yang lain, Ramson Siagian meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas.

Ditambah lagi, beberapa perusahaan itu tidak menjelaskan kemajuan proyek mereka.

“Kalau boleh lokasi smelternya di mana dijelaskan, supaya informasinya akurat, kalau parlemen di China itu tegas, saya sudah beberapa kali ke Beijing, beda ini,” tegas Ramson.

Dalam rapat itu, Komisi VII DPR juga meminta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid, untuk menghentikan sementara kegiatan usaha dua surveyor independen nikel.

Mereka adalah PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra yang diduga melakukan kecurangan.

"Komisi VII DPR RI mendesak PLT Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menangguhkan sementara kegiatan usaha PT Anindya dan PT Carsurin sebagai surveyor dalam melakukan verifikasi kualitas dan kuantitas hasil pertambanagn sampai dengan rampungnya audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya disampaikan kepada Kementerian ESDM ke Komisi VII," tutur Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menyampaikan hasil kesimpulan rapat.

Ia memaparkan, permintaan penangguhan itu karena dua surveyor itu melakukan tindakan yang berpotensi merugikan negara, saat melakukan survei kadar nikel.

(Tribun-Video.com/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Beraninya Bos Perusahaan Nikel Asal China Bahasa Mandarin di Rapat DPR, Ketua Kesal

# smelter nikel # Eddy Soeparno # DPR