Tanggapan Demokrat soal PDIP Ingin Anies Minta Maaf, 'Data yang Disampaikan Anies seusai BPS'

TRIBUN-VIDEO.COM - Demokrat menanggapi soal permintaan politisi PDIP yang ingin Anies Baswedan meminta maaf atas pernyataan data pembangunan jalan era Presiden Jokowi dan Presiden SBY, Senin (29/5/2023).

Deputti Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan, yang disampaikan oleh Anies tidak salah dan bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kamhar malah justru mempertanyakan mengapa Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik setelah data tersebut dipresentasikan ke publik.

Ia mengatakan, terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan polemik, terang benderang data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah.

Dalam kebijakan pemerintahan Presiden SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya, nafas dan jiwanya pro rakyat.

Baca: Buntut PDIP Minta Anies Sampaikan Maaf soal Data Jalan, Demokrat: Data yang Disampaikan Tidak Salah

Sementara pemerintahan Presiden Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat.

Justru merekalah kata Kamhar yang semestinya minta maaf ke rakyat.

Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan.

Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.

Jokowi dikatakan Kamhar juga model kepemimpinan top down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker dan sebagainya.

Termasuk terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan dan tumpul ke kawan.

Baca: Gibran Dapat Mandat Baru seusai Bertemu Puan Maharani di Solo, Ditunjuk Jadi Juru Kampanye PDIP

Kemudian Kamhar menanyakan bagaimana kabar mobil Esemka dan janji ekonomi meroket hingga korupsi bansos.

Sebelumnya Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta maaf atas pernyataannya membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, data yang dipaparkan Anies di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Sabtu (20/5/2023) lalu itu tidak sesuai dengan data milik Kementerian PUPR.

Menurut dia, Anies harusnya meminta maaf kepada publik termasuk kepada Presiden Jokowi, bukan menyalahkan media karena salah membaca data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai, harusnya Anies dan timnya memvalidasi data kembali sebelum disampaikan kepada muka publik.

Anies sendiri tidak patut menyatakan hal tersebut, karena yang dilakukan di Jakarta adalah mempersempit jalan dengan memperlebar trotoar dan mengambil jalan yang ada untuk jalur sepeda.

Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebijakan ngawur mempersempit jalan ini. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Minta Anies Minta Maaf Soal Data Jalan, Demokrat: Data yang Disampaikan Tidak Ada yang Salah

# PDIP # Anies Baswedan # Pembangunan jalan # BPS