Suara Politik
MA Perbolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Jokowi: Kita Harus Hormati yang Sudah Diputuskan
TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya tidak bisa mengintervensi terkait putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif pada pileg 2019.
"Kita tidak bisa intervensi. Kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan MA. Keputusan itu wilayahnya di Yudikatif," kata Jokowi disela-sela meninjau pelatnas Asian Para Games di Hartono Trade Centre, Sabtu (15/9/2018).
Kendati keputusan MA menganulir PKPU yang melarang eks napi koruptor menjadi caleg, mantan Gubernur DKI itu yakin masyarakat saat ini semakin matang dan dewasa dalam memilih wakil rakyat.
"Tetapi saya meyakini masyarakat sekarang semakin matang. Masyarakat semakin dewasa saat memilih anggota legeslatif baik di DPRD tingkat satu, DPRD tingkat dua, DPR," kata Jokowi.
Baca: Tanggapan Kaesang soal Pelanggan Sang Pisang yang Terang-terangan Bilang Akan Pilih Prabowo
Presiden ketujuh RI itu meyakini masyarakat akan melihat rekam jejak masing-masing caleg sebelum menentukan pilihannya.
Tak hanya itu, karakter para caleg juga menjadi penentu pilihan masyarakat.
"Karakter pasti dilihat, masyarakat semakin dewasa, semakin pintar melihat siapa yang dipilih," ungkap Jokowi.
Ditanya caleg koruptor harus ditandai, Jokowi menyatakan sejak awal hal itu sudah disampaikan. Namun kebijakan itu menjadi ranah KPU. (*)
TONTON JUGA:
Video Production: Ramadhan Aji Prakoso
Sumber: Kompas.com
Tribunnews Update
PDIP Tak Peduli Wacana Jokowi Jadi Ketum PSI Gantikan Kaesang: Kok Tanya Saya, Itu Hak Organisasi
7 menit lalu
Tribunnews Update
Megawati Geregetan, Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Publik: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Aja
9 menit lalu
Nasional
LIVE: Kasmudjo Ternyata Bukan Dosen Pembimbing Skripsi Jokowi, Kini Ditawari Bantuan Hukum
39 menit lalu
Tribunnews Update
PDIP Ogah Ikut Campur soal Peluang Jokowi Jadi Ketum PSI: Urusan Internal, Kita Hormati Semua Partai
40 menit lalu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.