KPK Beri Sinyal Selidiki Gubernur Lampung Buntut Jalan Rusak dengan Anggaran Ratusan Miliar Rupiah

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk.

Padahal, anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Baca: Mobil Jokowi LOLOS Jalan Rusak di Lampung, Netizen TANTANG Jajal Jalan di Sumut, Lebih Parah!

Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut, sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal.

"Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin," kata Tanak, dikutip dari Kompas.com, Senin (8/5).

Ia menjelaskan, KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi, termasuk Provinsi Lampung.

Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak.

Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya.

Baca: Usai Diklarifikasi KPK soal Harta Kekayaan, Kadinkes Lampung Reihana Irit Bicara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, provinsi Lampung memiliki APBD mencapai Rp 886,8 miliar.

Provinsi hingga kabupaten/kota juga menerima dana alokasi khusus (DAK) 2023 sebesar Rp 402,44 miliar untuk 231,9 kilometer jalan.

Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak.

Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Pemuda Rumbia Sindir Pemprov Lampung Lewat Lagu, Geram Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

Setelah kunjungan itu, kepala negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. (Tribun-Video.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jalan di Lampung Jelek, KPK: Sangat Mungkin Dilakukan Penyelidikan

# TRIBUNNEWS UPDATE # Gubernur Lampung # Arinal Djunaidi # jalan rusak # Komisi Pemberantasan Korupsi # KPK