Tanggapan Kemenlu Rusia soal Surat Perintah Tangkap Putin: Tidak Penting! Batal demi Hukum

TRIBUN-VIDEO.COM - Kementerian Luar Negeri Rusia langsung merespons surat perintah penangkapan Presiden Putin yang diterbitkan Pengadilan Kriminal Internasional.

Diungkapkan dengan tegas, surat tersebut tidak penting bagi Rusia dan batal demi hukum.

Dikutip dari ria.ru pada Sabtu (18/3/2023), juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova memberikan penjelasan.

Dengan tegas, Zakharova mengatakan, keputusan Pengadilan Kriminal Internasional tidak ada artinya bagi Rusia.

Termasuk dari sudut pandang hukum.

"Keputusan Mahkamah Pidana Internasional tidak ada artinya bagi negara kita, termasuk dari sudut pandang hukum," tegasnya.

Dalam keterangannya, Juru Bicara menekankan, Rusia tidak bekerja sama dengan badan pengadilan tersebut.

Sehingga penangkapan yang diterbitkan dari pengadilan tersebut akan secara hukum batal demi hukum bagi Rusia.

Baca: Rusia-China Makin Mesra, Xi Jinping bakal Kunjungi Putin Pekan Depan, Damaikan Perang Ukraina?

“Rusia tidak bekerja sama dengan badan ini, dan kemungkinan “resep” untuk penangkapan yang datang dari Pengadilan Internasional akan secara hukum batal demi hukum bagi kami,” kata Zakharova.

Sementara itu, Ketua Komite Konstitusi Dewan Federasi Rusia, Andrey Klishas turut angkat bicara.

Ia mengatakan, Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki dasar hukum mengambil keputusan semacam itu.

Klishas menyebut pengadilan itu telah mengambil jalur likuidasi sendiri.

Ia lantas mengingatkan, organisasi tersebut tidak diakui oleh banyak negara, di antaranya ada anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasinal (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Jumat (17/3/2023).

Baca: Ukraina Akui Kalah dari Rusia, Tak Bisa Tembak Jatuh Rudal Moskow karena Telalu Canggih dan Hebat

Alasan penangkapan ini lantaran Putin dituduh melakukan kejahatan perang yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal.  

Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (18/3/2023), Jaksa Pengadilan Kriminal Internasinal Karim Khan memberikan penjelasan.

Putin juga bertanggung jawab soal  pemindahan anak-anak yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia.

Ia mengatakan,  bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap.

Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional.

Ia menyebut, surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh Putin.

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan, bukti yang disajikannya berfokus pada kejahatan terhadap anak.

Diketahui, selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova.

Sosok Maria Lvova-Belova merupakan, komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak.

Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal.  

Diketahui, Surat perintah penangkapan ICC biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan.(Tribun-Video.com/ria.ru)



Artikel ini telah tayang di ria.ru dengan judul "Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой"

# Rusia # Maria Zakharova # Vladimir Putin # PBB