Ketua MUI & Wakil Ketua KPK Respons soal Ajakan Boikot Bayar Pajak Imbas Kasus Rafael Alun

TRIBUN-VIDEO.COM - Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka.

Bahkan publik pun menanggapi isu dengan mengglofikasi gerakan boikot bayar pajak.

Sontak, hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya.

Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin (13/3/2023), gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu.

Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar.

Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut.

Baca: Rafael Alun Trisambodo Sembunyikan Harta Lewat Nominee

Sebab, menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang.

 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu, ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak.

Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak.

Baca: Kemenkeu Pecat Rafael Alun karena Tidak Patuh Bayar Pajak & Langgas Asas-asas sebagai ASN

Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang.

Sementara itu Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya.

Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/03/13/buntut-kasus-rafael-alun-muncul-ajakan-boikot-bayar-pajak-ini-kata-ketua-mui-dan-pengamat?&_ga=2.100359006.1733427853.1678609226-1871673374.1678411560 

# Ajakan Boikot Bayar Pajak # Kasus Rafael Alun Trisambodo # Respons Ketua MUI