Ancaman dan Tantangan yang Dihadapi Laksdya Muhammad Ali seusai Resmi Dilantik Jadi KSAL

TRIBUN-VIDEO.COM - Laksamana Madya (Laksdya) Muhammad Ali baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (28/12/2022).

Pelantikan ini membuat Muhammad Ali resmi menggantikan Laksamana Yudo Margono yang telah menjadi Panglima TNI sejak dilantik pada 19 Desember 2022 lalu.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengungkapkan ancaman yang harus diperhitungkan Muhammad Ali setelah menjadi KSAL.

Khairul menyebut ancaman tersebut bisa mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Menurutnya, ada dua dinamika yang mengancam wilayah laut Indonesia, yaitu agresivitas China dan Amerika Serikat (AS) di perairan Natuna Utara.

Kedua, adalah terkait kerjasama Angkatan Laut (AL) Australia, Inggris, dan AS dalam pakta pertahanan trilateral AUKUS.

“Hadirnya pakta pertahanan trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang diiringi rencana pembangunan sejumlah kapal selam bertenaga nuklir,” kata Khairul kepada Tribunnews.com.

Kedua dinamika militer tersebut, kata Fahmi, memang diklaim bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan.

Namun, dimungkinkan pula justru memicu ketegangan terhadap negara-negara di sekitar kawasan.

Baca: Resmi Dilantik, Muhammad Ali Terima Panji Jalesveva Jayamahe dari Yudo Margono saat Sertijab KSAL

Baca: Detik-detik Panglima TNI Yudo Margono Serahkan Tongkat Kepemimpinan KSAL ke Laksamana Muhammad Ali

“Meskipun diklaim sebagai bentuk perimbangan kekuatan demi stabilitas kawasan, keberadaan AUKUS dan agresivitas negara-negara kuat itu sulit dipungkiri justru berpotensi memicu ketegangan dan eskalasi konflik sewaktu-waktu,” kata Khairul.

Tidak hanya itu, ancaman lain juga dihadapi oleh TNI AL dan harus diselesaikan oleh KSAL baru, Muhammad Ali.

Khairul mengatakan ada empat ancaman utama yang terjadi di perairan Indonesia dan menjadi prioritas yang harus diselesaikan.

Pertama, adalah terkait klaim kepemilikan dan kependudukan pulau oleh negara lain.

Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut secara tidak sah oleh pihak asing, baik negara maupun korporasi.

“Pelintasan kapal secara ilegal/tanpa izin di alur laut dan perairan teritorial, termasuk pengoperasian perangkat-perangkat pemantauan di bawah permukaan laut baik untuk kepentingan militer maupun non-militer,” kata Khairul.

Keempat, adanya kejahatan di laut yang juga bersifat transnasional seperti pembajakan kapal, penyanderaan orang hingga penyelundupan barang terlarang.

Kendati demikian, Khairul juga melihat adanya tantangan dari internal TNI AL yang juga harus dibenahi Muhammad Ali selaku KSAL baru.

Yaitu keterbatasan alutsista TNI AL untuk melakukan pengamanan laut di Indonesia yang luas.

“Adanya celah-celah rawan akibat keterbatasan kekuatan dan kemampuan alutsista baik armada kapal, radar persenjataan, terutama untuk patroli pengawasan dan pengadangan, mengingat wilayah perairan yang begitu luas,” jelas Khairul.

Tantangan kedua adalah belum tercapainya kekuatan pokok minimum (MEF) sehingga menimbulkan minimnya efek deteren atau pencegahan.

Khairul mengatakan hal ini dapat diselesaikan melalui peremajaan dan modernisasi alutsista TNI AL.

“Masih adanya tumpang tindih kewenangan terutama dalam hal penegakan hukum dan keamanan di laut sebagai akibat belum selarasnya payung hukum antarlembaga maupun antara hukum nasional dan internasional,” terang Khairul.

Terakhir, Khairul menjelaskan tantangan terkait kompetensi dari prajurit TNI AL yang dianggap masih ada kesenjangan.

“Masih adanya kesenjangan kompetensi prajurit dalam menghadapi ragam ancaman militer maupun hibrida dan bentuk-bentuk peperangan di masa depan,” katanya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Milani Resti)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Laksdya Muhammad Ali Jadi KSAL, Ini Ancaman dan Tantangan yang Wajib Dihadapi

# KSAL # Muhammad Ali # tantangan # Presiden Jokowi # Yudo Margono