Pernyataan Luhut yang Sebut KPK Tak Usah Sering Lakukan OTT dan Buat Citra Buruk Jadi Kontroversi

TRIBUN-VIDEO.COM - Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tegas mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering.

Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia menjadi buruk di mancanegara.

Hal tersebut disampaikan Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024 di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Luhut menyampaikan bahwa Indonesia belum lama ini dipuji oleh Inggris karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali.

Karena keberhasilan tersebut, Luhut menuturkan bahwa ia sampai diundang wawancara oleh stasiun TV Bloomberg.

Baca: Luhut Sarankan KPK Tak Usah Sering-sering Lakukan OTT, Buat Citra Buruk di Mata Dunia

Dalam kesempatan wawancara itu, Luhut mengaku berbicara mengenai Indonesia yang mempunyai empat pilar dalam pembangunan.

Keempat pilar tersebut yakni efisiensi melalui digitalisasi, hilirisasi, hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi.

Menurut Luhut, kunci utama kemajuan bangsa ada pada digitalisasi.

Sementara itu, Juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, mengklarifikasi pernyataan soal Operasi Tangkap Tangan ( OTT) dinilai membuat jelek pemerintah di publik internasional.

Menurut Jodi, konteks pernyataan Luhut Panjaitan soal OTT itu terkait dengan upaya perbaikan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jodi menjelaskan, yang disampaikan Luhut konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem.

Seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program Stranas PK yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK.

"Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem," kata Jodi kepada KOMPAS.TV, Rabu (21/12/2022).

"Seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program Stranas PK (Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi) yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK," ujarnya.

Maka dari itu, perbaikan sistem harus dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Upaya ini yang harus didorong lebih masif," ujarnya.

Ia lantas menyebutkan, jika masih banyak OTT, maka Luhut pun meminta agar upaya pencegahan korupsi dilakukan lebih banyak lagi.

"Kalau masih banyak OTT berarti upaya pencegahan kita masih harus didorong lebih cepat," ujarnya.

Ia lantas menyebut beberapa pola perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi itu.

"Pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti simbara (sistem informasi monitoring balak milik negara), e-katalog dan perbaikan sistem integrasi IT di pelabuhan diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi," katanya.

Jodi lantas menyebut, bahwa Luhut tipe orang yang tidak suka lihat orang dipersulit.

Maka dari itu, sistemnya harus diperbaiki.

"Pada dasarnya sih juga Pak Luhut bukan orang yang senang ngelihat orang dipersulit," ujarnya.

"Kalau bisa sistemnya diperbaiki ya itu kan lebih baik, supaya orang tidak terjerumus," tuturnya. (*)


Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Luhut Sarankan KPK Tak Usah Sering-sering Lakukan OTT, Buat Citra Buruk di Mata Dunia.

# Luhut # KPK # OTT