Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, Novel Baswedan Beri Kritik Keras: Apa Masih Belum Paham?

TRIBUN-VIDEO.COM - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra.

Namun, hal itu rupanya mendapat tanggapan dari banyak pihak terutama mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan hingga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut Novel Basewdan, Luhut sepertinya belum paham dampak dari korupsi.

Sebelumnya, Luhut mendorong upaya digitalisasi di KPK, agar lembaga antirasuah itu tidak sering melakukan tangkap tangan.

Hal itu ia sampaikan setelah menjelaskan capaian upaya digitalisasi yang sudah berhasil diterapkan di 14 pelabuhan.

Baca: Luhut Sindir KPK yang Sering Melakukan OTT: Bersih-bersih di Surga Aja, buat Negeri Ini Jelek Banget

Menanggapi hal itu, Novel Baswedan menilai bawah tangkap tangan tidak membuat negara jelek.

Ia justru mempertanyakan apakah Luhut belum memahami dampak dari korupsi itu sendiri.

"Kalau dikatakan OTT membuat nama negara jelek, saya kira tidak ya. Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar," kata Novel Baswedan, dilansir dari Warta Kota.

Novel justru menilai KPK saat ini cenderung kurang maksimal dalam memberantas rasuah di dalam negeri.

Hal itu pula yang membuat citra Indonesia di kancah internasional kurang positif.

Hal itu pun berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga masyarakat internasional dapat dengan mudah mencari kabar terkait tingkat korupsi di suatu negara.

“Saya mengetahui hal tersebut, karena ketika Ketua IM57 diundang hadir pada acara anti-korupsi di Malaysia yang dihadiri lebih dari 14 negara, mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” tuturnya.

Baca: Luhut Binsar Berikan Komentar terkait OTT yang Dilakukan KPK: Buat Citra Negeri Ini Jelek

Novel menuturkan, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan tiga pola secara bersamaan.

Yakni, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Jika fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif.

“Contoh soal e-katalog, ternyata banyak modus korupsi dilakukan dengan 'mengakali' sistem e-katalog,” paparnya.

Hal serupa juga terjadi pada digitalisasi pada sistem pengawasan.

Faktanya, kata Novel, upaya yang dilakukan dalam sistem pengawasan hanya meliputi elektronifikasi, bukan digitalisasi.

“Kita semua tentu berharap pejabat-pejabat negara melihat korupsi itu sebagai masalah serius, tidak baik kemudian tidak peduli atau permisif terhadap praktik korupsi,” bebernya.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, Novel Baswedan dan Abraham Samad Kritik Keras: Masih Belum Paham