Terkini Nasional
Buntut Dukung Ganjar Nyapres, FX Hadi Rudyatmo Disanksi Keras dan Terakhir oleh PDIP
TRIBUN-VIDEO.COM - Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo dijatuhi sanksi keras dan terakhir oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-Perjuangan.
Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah ini dinyatakan telah melanggar aturan partai setelah diklarifikasi soal dukungannya kepada pencapresan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat.
Pasalnya, pencalonan siapa Capres yang akan diusung PDIP adalh kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca: Update Survei Capres: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun, RK Disukai Pemilih Desa
Baca: Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies Terkait Elektabilitas Tokoh Capres 2024 di Survei Populi Center
"Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib tanpa kecuali."
"Pak Rudi ini adalah kader senior maka tentu sanksi juga harus lebih berat."
"Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudy," kata PP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun dikutip dari Kompas Tv, Kamis (27/10/2022). (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Buntut Pernyataan Dukung Ganjar Nyapres, FX Hadi Rudyatmo Disanksi Keras dan Terakhir oleh PDIP
# Ganjar Pranowo # PDIP # FX Rudyatmo # Sanksi # Capres
Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews Update
PDIP Kecam Serangan ke Prajurit TNI di Lebanon, Desak Pemerintah RI Ambil Peran secara Global
Selasa, 31 Maret 2026
Tribunnews Update
PDIP Habis Kesabaran, Tetap Polisikan Pemilik YouTube Penuduh Puan Jadi Koordinator Ijazah Jokowi
Senin, 30 Maret 2026
TRIBUNNEWS UPDATE
PDIP Siap Polisikan Pemilik Channel YouTube Tuduh Puan Jadi Koordinator Kasus Ijazah Jokowi
Jumat, 27 Maret 2026
Terkini Nasional
Sentil Anak Abah Sebar Hoaks soal JK ke Iran, Politisi PDIP: Demi Kepentingan Politik Jelang 2029
Kamis, 26 Maret 2026
TRIBUNNEWS UPDATE
Politisi PDIP Sebut Anak Abah Sebar Hoaks soal JK ke Iran: Demi Kepentingan Politik Jelang 2029
Kamis, 26 Maret 2026
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.