Langkah Pj Gubernur DKI Dianggap Gimmick, Antitesa Sistem Pengaduan Masyarakat Era Anies Jadi Soal

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Aksi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggunakan program era Ahok membuat pihak Anies Baswedan bereaksi.

Heru Budi Hartono membuka kembali posko layanan Pengaduan Masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta.

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai sikap Heru Budi Hartono membuka pengaduan di Pendopo lebih banyak gimmick daripada substansinya.

Surya berharap kepada Heru Budi Hartono sebagai orang dekat Presiden Jokowi bisa menyinkronkan sistem JAKI dengan pengaduan di Pendopo.

"Jadi lagi-lagi, mumpung pak Heru orang dekatnya pak Jokowi, ya tuntaskan dan gak perlu gimmick-gimmick yang gak perlu banget. Maksudnya membuka pengaduan di pendopo lebih banyak gimmicknya daripada substansinya. Karena sebenarnya pengaduan sudah ada sebenarnya di JAKI," ujar Surya Tjandra di diskusi Total Politik bertajuk '5 Tahun Anies Sudah Sampai Mana?', Minggu (23/10/2022).

Surya Tjandra berbicara mengenai kebijakan layanan pengaduan masyarakat yang mendapat kesan antitesa Anies sebagai Gubernur DKI yang menjabat sebelumnya.

Baca: Momen saat Heru Budi Berseragam Damkar Lengkap & Rela Panas-panasan untuk Tinjau Lokasi Masjid JIC

Menurut Surya, pengaduan masyarakat sejak zaman Anies sudah ada di sistem aplikasi bernama Jakarta Kini (JAKI).

"Kalau yang pengaduan itu kan sekarang sudah ada sistem di JAKI, aplikasi yang dibuat Pemprov," kata

Surya mengatakan di zaman Ahok memang ada aplikasi pengaduan bernama Qlue yang dimiliki perusahaan swasta.

Ia juga menilai cara kerja Qlue baik, yakni koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan ke pihak Ahok untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi pada petugas pelayanan yang bermasalah.

Namun menurutnya cara kerja JAKI lebih 'soft'. Sebab pengaduan masyarakat akan masuk ke penilaian kinerja pekerja pada sistem birokrasi dan akan mempengaruhi tunjangan kinerja terkait.

"Kalau zaman Ahok kan ada Qlue dan di awal pemerintahan Jokowi. Qlue itu punya swasta, yang bikin namanya Surya. Memang bagus, karena ada koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan oleh TNGUPP nya Ahok. Jadi Ahok dan timnya nongkrong untuk mengawasi, ditempel itu organisasi perangkat daerah (OPD) SKPD dan kalau tidak dilaksanakan beritanya dilaporkan ke Ahok dan langsung ada sanksinya," kata Surya.

"Sekarang ini pakai JAKI, jadi lebih soft. Artinya dibangun sistem pengaduan masyarakat, lalu masuk ke penilaian kinerja dia, atasannya menilai, kemudian masuk kedalam sistem birokrasi. Jadi ada tunjangan kinerja terkait itu. Performa dan pelayanan dia terhadap masyarakat langsung terkait. Jadi barangkali pada momen pak Ahok bagus, hanya saja sekarang lebih sistemik," lanjutnya.

Heru Budi Hartono Ungkap Kelemahan Aplikasi JAKI

Heru Budi Hartono mengungkap 'kelemahan' layanan aplikasi JAKI warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sedangkan, progam Ahok yang dipakai Heru Budi Hartono yakni membuka meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta.

Masyarakat dapat datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dialaminya kepada petugas Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Heru Budi Hartono mengatakan adanya kendala aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang diluncurkan era Gubernur Anies Baswedan.

Baca: Heru Budi Rela Panas-panasan Berseragam Damkar Tinjau TKP Kebakaran Masjid Jakarta Islamic Centre

Ia mengatakan aplikasi JAKI masih bisa digunakan masyarakat.

Tetapi, Heru Budi Hartono menyebutkan banyak dari pengurusan aduan masyarakat yang disampaikan melalui JAKI tersendat di kelurahan.

"JAKI tetap jalan, banyak masyarakat yang merasa tersendat di Kelurahan saat mengadu pakai JAKI," kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI, Kamis (20/10/2022).

Menurut Heru, untuk memaksimalkan pelayanan aplikasi JAKI, perlu sumber daya yang harus diperbarui dan bersinergi dengan lini masyarakat yang lain.

"Contohnya, ketika ada 10 laporan yang masuk tentu harus dilihat berapa yang diurus oleh lurah atau camat," ujar Heru.

"Mereka harus bersinergi dengan pihak terkait. Misalnya masalah lingkungan atau kebersihan. Lurah atau camat harus bersinergi dengan pasukan biru dan orange untuk membereskan masalah yang dilaporkan masyarakat," kata Heru.

Heru pun mengatakan pihaknya saat ini sedang mensosialisasikan lagi aplikasi JAKI.

"Sekarang sedang disosialisasikan lagi masyarakat yang masih belum familiar dengan JAKI. Dan juga ada yang lapor terkait JAKI, katanya ibu-ibu di sana nggak bisa masukin berkas lewat scan yang ada di JAKI," ujar Heru. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Heru Budi Hartono Pakai Program Ahok, Jubir Anies Bereaksi: Pengaduan di Pendopo Banyak Gimmick

# Gimmick # Heru Budi Hartono # Anies Baswedan