Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur DKI, Ungkap Atasi Transportasi dengan 77 Kali Rapat

TRIBUN-VIDEO.COM - Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta rampung sejak 16 Oktober 2022.

Sebagai pengganti, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Selama lima tahun menjabat sebagai gubernur (2017-2022), berbagai program kerja dilakukan dilakukan Anies dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal itulah yang ia paparkan sewaktu diwawancarai manajer online Warta Kota, Suprapto di ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022) lalu.

Baca: Anies Baswedan Datangi Istana Negara untuk Pamit dengan Presiden Jokowi

Salah satu perubahan yang dirasakan DKI Jakarta itu dari sektor transportasi.

Namun, seperti diketahui, mengurus transportasi Jakarta itu tidak mudah.

Anies menjelaskan, hal tersebut melalui kolaborasi yang ia lakukan dengan berbagai pihak.

"Kami punya banyak sekali operator-operator kendaraan umum yang sudah jalan berpuluh-puluh tahun. Kemudian ada namanya warga yang menjadi penumpang. Operator itu ada KWK, Metromini, Kopaja, dan lain-lain. Di dalam operator ada juga Transjakarta," ujar Anies.

Ia mengatakan, ketika mereka (operator dengan penumpang) bertransaksi, pemerintah memberikan aturan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemprov DKI Jakarta pun mengawasi, tetapi transaksinya antaroperator dengan penumpang.

Anies menjelaskan, untuk bisa hidup, operator perlu penumpang banyak, namun mereka tidak bisa menaikkan harga tinggi-tinggi, dilarang pemerintah.

Sementara itu di sisi lain, apabila harga ditinggikan, penumpang sudah pasti enggan membayar.

"Lalu, apa yang terjadi di operator? Mobil dan rem enggak pernah diganti, koplingnya blong, perawatannya buruk karena enggak ada biaya. Kemudian kami undang operator untuk bekerja sama, kira-kira bulan Februari 2018," ucap Anies.

Anies mengaku, pertemuan itu merupakan yang paling panas yang pernah ia jalani.

Ia menceritakan, saat itu para operator merasa pemerintah tidak adil.

Karena mereka hanya operator, sedangkan pemerintah adalah operator dan regulator.

Kemudian, Anies mencanangkan ide bahwa ia akan membangun sistem baru.

Di mana Pemprov DKI Jakarta yang akan membeli jasa para operator.

Baca: Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Sindir Elite Parpol Kompori Jokowi agar Benci Anies Baswedan

"Jadi transaksi antara operator dengan pemerintah. Bagaimana cara menghitung jasanya? Pembayarannya per kilometer. Itu pembayarannya. Lalu kami tetapkan berapa per kilometernya," kata Anies.

Anies pun mengaku, untuk menentukan harga tersebut membutuhkan 77 kali rapat.

Hal itu dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta ingin para operator beroperasi dengan benar, mobil dan perawatannya juga harus baik.

Kemudian orang yang bekerja di situ, Anies memperhatikan bahwa sopirnya juga perlu sejahtera.

"Jadi dihitung biaya yang sesungguhnya. Dari situ kemudian diterjemahkan dalam bentuk operasi. Nah mereka diminta untuk menjalankan keliling Jakarta dengan rute yang ditetapkan 100 kilometer per hari. Plus minus 10 kilometer. Itu yang harus mereka kejar," beber Anies.

Baca: Seorang Pria Tak Sangka Bertemu Putri Anies Baswedan Menunggu Jemputan di Halte Jakarta

Ia menginformasikan bahwa mereka dibayar per kilometer. Hal itu tidak akan membuat para sopir ngetem (karena tidak dibayar per penumpang).

Kemudian, mereka tidak perlu kejar-kejaran penumpang lagi.

"Jadi itu tulisan, 'Sesama bus kota dilarang mendahului' itu dihapus saja, tidak ada gunanya karena terjadi saat pendapatan mereka berdasarkan penumpang," ujar Anies sambil tertawa kecil.

Lalu yang ketiga, sopir dibayarnya per bulan. Hal tersebut guna mensejahterakan sopir.

Selain itu, sopir jadi lebih tenang dan tidak perlu kejar-kejaran mencari penumpang.

Saat ditanya perihal apakah masih ada kemacetan, Anies mengaku memang masih ada.

Namun, persentase kemacetan itu menurun. Anies menginformasikan alat ukurnya menggunakan Tom Tom Traffic Index.

"Jakarta di tahun 2017 kota termacet nomor tiga di dunia, 2018 nomor tujuh, 2019 nomor 10, 2020 nomor 32, dan tahun 2021 kita nomor 46. Jepang itu, Tokyo, nomor 17. Artinya di Tokyo lebih macet," ucap Anies.

Kemudian, Anies juga ingin menekankan bahwa transportasi umum bukan untuk mengatasi kemacetan.

Transportasi umum itu untuk satu, biaya lebih murah daripada kendaraan pribadi.

Lalu yang kedua, predictable jam ketibaannya dan yang ketiga adalah perihal kenyamanan.

Anies bercerita, di dalam kendaraan umum dapat sambil bekerja dan membaca. Sehingga ada produktivitas di situ.

"Kalau naik kendaraan pribadi, nyetir motor, bawa mobil, enggak bisa dilakukan. Nah kalau kemacetan itu soal volume kendaraan dan panjang jalan. Semakin tinggi kendaraan umum, InsyaAllah kemacetan semakin berkurang," kata Anies.

# Anies Baswedan # Gubernur DKI Jakarta # transportasi

Baca berita lainnya terkait Anies Baswedan

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Sebelum Pensiun Anies Baswedan Mengungkap, Atasi Persoalan Transportasi Jakarta Butuh 77 kali Rapat