LIVE UPDATE

Respons Ganjar soal Adanya Dewan Kopral, Sebut Hanya Candaan & Tak Perlu Direspons: Tahan Diri

Jumat, 23 September 2022 21:45 WIB
Tribunnews.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pendukungnya saling menahan diri di tengah dinamika politik jelang Pilpres 2024.

Ganjar bicara demikian merespons pendukungnya yang membentuk Dewan Kopral untuk menyaingi Dewan Kolonel buatan para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespons," kata Ganjar Pranowo di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2022).

Ganjar menegaskan urusan pencalonan presiden oleh partainya adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dia pun yakin keputusan Megawati nanti akan diikuti bukan saja oleh kader PDIP, tetapi juga para relawannya.

Ganjar juga yakin relawan pendukungnya bisa bekerja sama setelah Megawati mengambil keputusan soal capres yang akan diusung PDIP.

"Kalau sudah ditentukan saya kira semua relawan dari pendukung siapapun bisa kolaborasi. Tahan diri. Edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa," katanya.

Ketua Fraksi PDIP di DPR yang terlibat dalam Dewan Kolonel Utut Adianto enggan menanggapi relawan Ganjar yang membentuk Dewan Kopral.

"Sudahlah kalau itu biarin saja. Saya enggak menjawab nama dan peristiwa. Saya menjawab kenapa ini kenapa itu. Ya itu kan maunya mereka ya boleh-boleh saja," kata Utut di kompleks parlemen, Kamis (22/9/2022).

Utut juga menjelaskan pembentukan Dewan Kolonel untuk Puan Maharani 2024 hanya sekadar julukan yang dibuat oleh Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi agar semangat memenangkan Puan Maharani di Pemilu 2024 nanti.

"Kalau kami ini kan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat kalau konsep besarnya kan membantu Mbak Puan," ucapnya.

Saat disinggung mengenai apakah seluruh anggota DPR RI fraksi PDIP mendukung Puan sebagai capres PDIP, Utut enggan menjawab hal tersebut.

Menurutnya hal itu merupakan ranah DPP PDIP.

"Itu wilayahnya Pak Sekjen yang jawab, saya lebih ke DPR RI," ujarnya.

Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut rencana pembentukan Dewan Kopral tersebut hanya guyonan politik.

"Namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," kata Hasto.

Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI untuk mendukung Puan Maharani maju di pilpres mendatang.

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu sudah selesai. Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024.

Inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi mengatakan Dewan Kolonel dibentuk oleh sejumlah elite PDIP di DPR untuk mendukung Puan dalam menghadapi Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kendati demikian, Johan menegaskan, Dewan Kolonel tetap tegak lurus pada keputusan akhir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kita tidak melangkahi apa yang diputuskan oleh Ibu Mega, Megawati Soekarnoputri kan. Kita tunggu nanti. Tentu semua menyampaikan kalau apa pun putusannya Bu Mega nanti, kita akan tegak lurus," kata Johan.

Sebagaimana diketahui, gelagat kader PDIP membuat Dewan Kolonel itu kemudian direspons oleh Kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania dengan membentuk Dewan Kopral.

Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer berkata istilah "kopral" dipilih untuk melambangkan akar rumput.

Dia berkata organisasi ini murni aspirasi rakyat, bukan aspirasi elite seperti Dewan Kolonel.

"Kita akan bentuk Dewan Kopral. Kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah, suara buat pemilu dalam konteks demokrasi ditentukan oleh jumlah. Lebih banyak kopral dibanding kolonel," kata Immanuel.

Sementara itu Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro menilai keberadaan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini berpotensi memicu konflik di internal PDIP hingga bisa membelah suara partai.

"Khususnya dalam konteks pencapresan, karena lambat-laun bisa membelah suara partai yang sampai sekarang berdasarkan beragam temuan lembaga survei kredibel, masih menempatkan PDIP jauh mengungguli partai-partai lain," kata Agung, Kamis (22/9/2022).

Kondisi ini diperburuk dengan tantangan di eksternal PDIP, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader partai berlambang banteng itu memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Padahal, ‘partai wong cilik’ itu sedari dulu tegas menolak kenaikan harga BBM.(*)

Editor: Radifan Setiawan
Reporter: Mei Sada Sirait
Videografer: Dyah Ayu Ambarwati
Video Production: Reza Nova Erfiansyah
Sumber: Tribunnews.com

Tags
   #LIVE UPDATE
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved