Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Dinilai Langgar Konstitusi, 83 Kelompok Terbesar Bakal Unjuk Rasa

TRIBUN-VIDEO.COM - Rencana pemakaman secara kenegaraan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe ditolak oleh 83 kelompok terbesar di Jepang.

Hal ini dinilai bertentangan dengan Konstitusi Jepang.

Sebagaimana diketahui, upacara kenegaraan pemakaman Shinzo Abe yang akan diselenggarakan 27 September mendatang.

Penasihat, Institut Penelitian Perdamaian, Universitas Kristen Internasional, Masaki Ina menerangkan, keputusan penyelenggaraan pemakaman kenegaraan tidak boleh dilakukan oleh kabinet Kishida.

Baca: 3 Alasan Mengapa Pemerintah Jepang Putuskan Gelar Pemakaman Kenegaraan untuk Shinzo Abe

Menurutnya, upacara pemakaman kenegaraan itu harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada rakyat melalui parlemen.

Bila tidak dilakukan pertimbangan itu, maka keputusab pemakaman kenegaraan Abe melanggar Pasal 21 Konstitusi.

Kenyataanya, keputusan kabinet itu jelas memaksakan diri sendiri tanpa perundingan dan meminta persetujuan parlemen.

Hal ini membuat 83 kelompok akan melakukan unjuk rasa tanggal 26 dan 27 September mendatang.

Baca: Meski Dapat Protes, Kabinet Pemerintah Jepang Sahkan Penyelenggaraan Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Sementara itu, koordinator Perwakilan Gabungan, Ken Takada menerangkan, unjuk rasa itu juga sebagai bentuk protes.

Hal ini karena mereka tak boleh ikut masuk ke dalam Budokan untuk menyatakan rasa duka cita dalam upacara pemakaman tersebut.

Diperkirakan, jumlah pengunjuk rasa akan mencapai ratusan ribu.

Hal ini akan seperti pada 30 Agustus lalu.

Dimana ada sekitar 120.000 orang pengunjuk rasa menentang penyelenggaraan upacara pemakanan kenegaraan Shinzo Abe.(Tribun-Video.com/ Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 83 Kelompok Terbesar di Jepang, Menentang Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

# Perdana Menteri Jepang # Shinzo Abe