Penyelewengan saat Distribusi BBM Bersubsidi di Kaltara Disorot Mahasiswa, Ini Penjelasan Pertamina

TRIBUN-VIDEO.COM, TANJUNG SELOR - Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (6/9/2022).

Dalam aksi itu mahasiswa menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan menyoroti mengenai distribusi BBM yang kerap diselewengkan atau disalahgunakan.

Para mahasiswa juga meminta agar kuota BBM untuk wilayah Kaltara ditambah sehingga tak ada lagi kondisi kelangkaan atau antrean panjang kendaraan dalam mengisi bahan bakar.

Menanggapi hal itu, Sales Branch Manager Rayon VI PT Pertamina Patra Niaga, Faishal Fahd menjelaskan, kuota BBM untuk Kaltara diatur oleh BPH Migas. Ia menjelaskan hingga saat ini penyaluran kuota BBM untuk Kaltara berjalan normal.

"Untuk kuota itu diatur dari BPH Migas, angkanya itu dikeluarkan setiap triwulan jadi yang mengeluarkan itu BPH Migas," kata Faishal Fahd.

"Total kuota 31.532 KL untuk satu tahun, yang sudah terealisasi itu sekitar 23.000 KL untuk jenis Solar, dan untuk Pertalite kuotanya 101.418 KL, realisasinya 83.646 KL untuk Pertalite," ungkapnya.

Terkait sejumlah SPBU yang tak beroperasi, dirinya menjelaskan masih melakukan pembinaan kepada penyalur agar dapat membuka kembali operasional SPBU. Menurutnya, PT Pertamina tak dapat menutup operasional SPBU begitu saja karena akan berdampak luas pada proses penyaluran.

Baca: Mahasiswa di Bireuen Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, Minta Ketua DPRK Bacakan Tuntutan

Baca: Demo Kenaikan Harga BBM, 5.800 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Aksi di Jakarta Pusat

"Kalau soal SPBU kita lakukan pembinaan terus, kita harus lakukan pembinaan persuasif karena kalau kita tutup saja nanti berdampak pada suplai secara keseluruhan. Informasinya mereka (penyalur SPBU) alami kondisi keuangan yang kurang baik," ungkapnya.

Soal pendistribusian BBM bersubsidi yang kerap tak tepat sasaran, pihaknya mengakui hal tersebut. Namun demikian, dalam waktu dekat Pertamina akan menerapkan pembelian BBM Bersubsidi dengan barcode.

Artinya pembeli bensin bersubsidi haruslah yang telah terdaftar dan terverifikasi melalui program Subisidi Tepat MyPertamina.

"Kami juga ada program subisidi tepat, di sana masyarakat bisa mendaftar dan setelah terdaftar nanti diverifikasi oleh pusat apakah sesuai mendapatkan BBM subsidi atau tidak, jika sesuai maka nanti akan mendapatkan barcode dan dapat membeli di SPBU," ungkapnya.

Pembelian BBM bersubsidi dengan barcode ini diharapkan subsidi bahan bakar dapat tepat sasaran dan mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan.

"Kami rencanakan di Tarakan itu 1 Oktober itu full kalau transaksi harus gunakan barcode, jadi kita juga dorong masyarakat mendaftar, harapannya tidak ada lagi pengetap, ini upaya-upaya kita supaya pengetap itu bisa hilang," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

(*)