Kasus Jual Beli Jabatan Pemprov Kaltara, Dirreskrimsus Polda Kaltara Sebut Periksa Puluhan PNS

TRIBUN-VIDEO.COM, TANJUNG SELOR - Dirreskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Hendy F Kurniawan mengatakan, masih terus mendalami laporan yang masuk terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara.

Diketahui, kasus jual beli jabatan mencuat ke publik sejak Juli lalu, di saat Tim Hukum dari Gubernur Kaltara yakni Sulaiman dan kuasa hukumnya yakni Mukhlis Ramlan melaporkan oknum PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara yang ditengarai memfasilitasi jual beli jabatan eselon III dan IV PNS Pemprov Kaltara.

Kombes Pol Hendy mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan jual beli jabatan di Pemprov Kaltara itu.

Sejumlah PNS di lingkungan BKD Kaltara dan Pemprov Kaltara pun telah diperiksa oleh penyidik dari Ditreskrimsus Polda Kaltara.

Baca: Soal Polemik Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara, Ini Respons Gubernur Kaltara Zainal Paliwang

Baca: Penjelasan Pemprov Kaltara terkait Aksi Tutup Jalan Lintas Perbatasan oleh Masyarakat Krayan Nunukan

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga beberapa PNS di lingkungan BKD dan Pemprov Kaltara," kata Kombes Pol Hendy F Kurniawan, Jumat (2/9/2022).

"Total itu lebih dari 20 orang dari BKD dan Pemprov Kaltara, kalau untuk Kepala BKD belum (diperiksa), masih stafnya," ungkapnya.

Dirinya mengaku belum dapat mengungkapkan materi pemeriksaan, tetapi lulusan Akpol 2000 itu menjelaskan, laporan dugaan kasus jual beli jabatan harus dilakukan pendalaman kasus lebih lanjut.

Sebab ada sejumlah unsur yang harus dipenuhi terkait perkara jual beli jabatan dan hal tersebut bukan perkara yang mudah.

"Yang dilaporkan jual beli jabatan, jadi pemenuhan unsur harus betul-betul didalami," ujarnya.

Ditanyakan mengenai pemeriksaan oknum PNS BKD Kaltara atau terlapor, dirinya mengatakan belum melakukan hal tersebut. "Untuk terlapor belum diperiksa," kata Hendy.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

(*)

# PNS  # Polda Kaltara # Pemprov Kaltara