Senin, 12 Mei 2025

Terkini Nasional

Ikut Naiknya Harga BBM Jenis Solar dan Pertalite, KSPSI Minta Upah Buruh Juga Harus Dinaikkan

Minggu, 4 September 2022 17:41 WIB
Tribunnews.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Organisasi massa buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah bersama pelaku usaha untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis pertamax, solar dan pertalite dengan menaikkan upah buruh di seluruh Indonesia.

Hal ini dianggap masuk akal apalagi ekonomi masih tumbuh lebih dari 5 persen.

“Bahwa ini keputusan sudah diambil tentu sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh, cuma kita yakini juga pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang untuk kepentingan negara yang lebih besar. Maka itu kami meminta agar kebijakan ini perlu diikuti dengan naiknya upah buruh di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).

Menurut Arnod, standar upah buruh di Indonesia perlu ada penyesuaian pasca kenaikan harga BBM. Solusi itu kata dia juga mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat.

Baca: Cerita Apes Warga Blora Antri BBM Setengah Jam, Saat Tiba Giliran Malah Harganya Naik

"Kami dalam posisi tidak menghendaki adanya aksi buruh turun ke jalan karena sebenarnya itu tidak cukup memberikan solusi. Isunya bukan soal tolak atau dukung. Paling ideal saat ini adalah penyesuaian upah buruh. Itu yang kami dorong,” ujar Ketua tenaga kerja dan informal Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 itu.

Dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia bahwa pemerintah juga perlu memastikan agar bantuan sosial yang digelontorkan betul-betul tepat sasaran.

Untuk itu kelompok buruh ingin membantu pemerintah agar penyaluran Bansos khusus untuk buruh bisa sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan.

Diketahui pemerintah menambah alokasi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk meredam dampak inflasi harga BBM pertalite dan solar naik. Bantuan itu diberikan dalam tiga bentuk.

Pertama, BLT sebesar Rp 150 ribu kepada 20,65 juta KPM. Dengan anggaran Rp 12,4 triliun, BLT itu akan diberikan selama empat bulan senilai total Rp 600 ribu. Namun, pemerintah menyalurkan bantuan dalam dua tahap kepada KPM.

Masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp 300 ribu dalam tahap pertama. Lalu, mereka akan kembali mendapatkan Rp 300 ribu dalam tahap kedua.

Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan sebesar Rp 600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.

Baca: Penyesalan Ketua DPD RI terkait Kenaikan Harga BBM: Subsidi Itu Kewajiban Negara

Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, sebesar Rp 2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.

Di samping itu menurut Arnod dalam kondisi saat ini masyarakat perlu mengedepankan persatuan nasional untuk sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan nasional.

"Kekuatan bangsa ini adalah persatuan dan gotong royong. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tetapi bahu-membahu dengan cara kita masing-masing untuk menjaga situasi ekonomi dan politik tetap stabil. Kita jaga pertumbuhan ekonomi yang positif ini bersama-sama," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Harga Solar dan Pertalite Naik, KSPSI Minta Upah Buruh Juga Dinaikkan

# organisasi # buruh # Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia # Pemerintah # harga BBM # upah # Naik # BLT

Baca berita terkait di sini.

Editor: Erwin Joko Prasetyo
Video Production: Eftian Rio Prayoga
Sumber: Tribunnews.com

Video TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved