Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen dari Divestasi Saham Freeport

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Papua bakal mendapatkan 10 persen dari 51 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) ke pemerintah Indonesia.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018) lalu.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari 10 persen tersebut termasuk untuk mengakomodir hak ulayat atau wilayah adat dan masyarakat yang terkena dampak eksplorasi Freeport.

"Perjanjian ini merupakan langkah strategis, suatu kemajuan signifikan dalam rangka divestasi saham Freeport. Setelah dicapainnya pokok pokok kesepakatan pada 27 Agustus 2017 lalu," ungkap Sri Mulyani, di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018).

Dari 10 persen tersebut Pemerintah Provinsi Papua akan mendapat jatah 3 persen, dan Kabupaten Mimika mendapatkan sisanya sebesar 7 persen.

Sri Mulyani juga menegaskan dalam pengambilan saham 51 persen tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Belanja Daerah (APBD).

"Pengambilan saham ini akan dilakukan mekanisme korporasi. Dengan demikian tidak membebani APBN dan APBD, dan bisa jadi manfaat dari holding tambang," ucap Sri Mulyani.

Mesksipun sudah ada perjanjian namun negosiasi antara pemerintah dan PT FI masih belum menemukan titik temu.

Hingga saat ini masih terjadi pembahasan mengenai realisasi saham maupun pembahasan mengenai Rio Tinto, apakah ikut dimasukkan ke dalam pembagian atau tidak karena Rio Tinto memiliki perjanjian usaha patungan untuk mengerjakan proyek Grasberg dengan Freeport McMoran.

"Seluruh proses pengambilan saham harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan dan kepentingan masyarakat papua dalam menggunakan SDA dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif," pungkas Sri Mulyani.(*)