Terkini Nasional

Tarif ke TN Komodo Naik Tanpa Perda, Pengamat Hukum Tata Negara: Kebijakan Ini Terkesan Memaksa

Sabtu, 6 Agustus 2022 08:22 WIB
Pos Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerintah telah menaikkan harga tiket masuk ke pulau komodo dan Padar di Taman Nasional Komodo (TNK) labuan Bajo Manggarai Barat NTT .
Keputusan itu diteken Pemerintah dan disambut dengan gelombang protes pelaku wisata di Labuan Bajo.

Tarif baru itu senilai Rp 3, 75 juta atau naik dari semula ratusan ribu.
Meksi belum ada peraturan daerah (Perda), Pemerintah memaksa memberlakukan kebijakan itu.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengakui, kalau kebijakan itu memang beljm ada regulasi.

""Ya itu betul, nanti kita ke Perda. Pasti. Kita menuju ke sana. Sambil berjalan kita akan ke perda kan. Kita terus berjalan," kata gubernur, Senin 1 Agustus 2022 kepada wartawan.

Pengamat Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan, menjelaskan, kebijakan pemerintah ini terkesan memaksa. Sebab, meski belum ada aturan hukum, tapi keputusan itu tetap dijalankan. Dari sisi prosedur, menurutnya memang itu sangat menyalahi.

Baca: Walhi NTT Menyoroti Kenaikan Tiket Kawasan TN Komodo : Pemerintah Jangan Bungkam Kekritisan Warga

Dia memberi contoh, ketika ada pembayaran gaji seorang pegawai mengalami kenaikan. Maka pertautan pembayaran kenaikan gaji pegawai itu harus dikeluarkan, baru proses pembayaran dilakukan. Untuk itu, Dr. Jhon menyarankan agar kebijakan itu dievaluasi bahkan dibatalkan.

Situasi menaikan tarif, menurutnya sangat tidak mendesak. Sehingga Pemerintah tidak bisa beralasan untuk melanggar prosedur hukum itu. Pembahasan mengenai kenaikan tarif itu juga harus melibatkan DPRD sebagau perwakilan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, pajak dan retribusi ataupun sejenisnya harus ditetapkan dengan aturan dan disepakati bersama DPRD sebagai representasi dari rakyat. Jhon mengaku, kenaikan tarif itu diluar akal sehat. Lonjakan harga yang tinggi ini tidak dibarengi dengan argumentasi yang jelas.

"Kedepannya bahwa kita sudah memasuki era demokratisasi maka segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat itu harus mendapat partisipasi dari rakyat. Jadi ini kita seperti kembali lagi ke pemerintahan yang otoriter. Itu tidak boleh," katanya, Kamis 4 Agustus 2022 malam.

Dia menjabarkan, menjalankan kebijakan itu memerlukan regulasi atau dasar hukum. Dalam mengusun, Pemerintah wajib menyampaikan itu juga melalui sosialisasi nkepada masyarakat. Hal ini agar ketika pemberlakuan tidak terjadi penolakan ataupun protes dari masyarakat.

Sejak era reformasi, kata dia, kedaulatan tertinggi itu ada ditangan rakyat. Sehingga, segala bentuk kebijakan perlu mengedepankan menghargai masyarakat dengan cara mengikutsertakan rakyat dalam membuat lebih.

Gubernur Viktor Laiskodat yang dikonfortir lagi mengenai perda yang dimaksud, tidak memberi jawab atas pesan yang dikirimkan, Jumat 5 Agustus 2022 sore.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTT , Inche Sayuna menyoali regulasi yang digunakan Pemerintah, khususnya pemerintah provinsi NTT menetapkan tarif jutaan rupiah itu. Menurutnya, peraturan daerah (Perda) belum diketahui DPRD. Begitu juga dengan Peraturan gubernur (Pergub).

“Harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yang menetapkan tarif itu apa? Apa dasar hukumnya?” tegas Inche kepada wartawan, Selasa 2 Agustus 2022.

Ia mengatakan, kalau sudah ada dasar hukumnya, pihaknya akan melihat seperti apa aturannya.

“Peraturan itukan ada masa ujinya. Ketika ditetapkan, lalu ada resistensi dari masyarakat, ya, kita harus melakukan evaluasi terhadap itu,” ujarnya.

Baca: Para Wisatawan Batal ke Labuan Bajo akibat Tiket TN Komodo Naik, Asita NTT : Kerugian hingga Miliaran

Inche kembali menegaskan, ketika melakukan pungutan kepada siapapun maka harus punya dasar hukum yang jelas.

“Mau Pergub, mau Perda itu harus ada. Itu legitimasi. Kalau tidak itu dianggap pungutan liar,” katanya.

Ia mengatakan, peraturan itu tidak mutlak, tidak abadi. Ada uji sosiologi dan publiknya.

“Jadi, kalau Pemerintah kemudian menerapkan aturan itu, lalu kemudian masyarakat melakukan penolakan, maka Pemerintah harus bisa melakukan evaluasi kembali kepada aturan itu. Supaya ada negosiasi berimbang antara rakyat dan Pemerintah,” katanya.

Menurut Inche, ada 3 dasar membuat aturan, yakni ada kewenangan, rujukan hukum, dan prosedurnya. Tiga poin ini kata dia, harus diperhatikan secara baik-baik.

“Tiga poin ini betul-betul kita harus perhatikan. Prosedurnya itu, misalnya sosialisasi kepada masyarakat,”

Inche menambahkan, DPRD NTT belum mendapat penjelasan apapun terkait kanaikan tiket masuk ke TN Komodo sebesar Rp3,75 juta tersebut.

“Kami DPRD belum dapat penjelasan apa-apa ini,” tuturnya.

Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada DPRD terkait kenaikan tarif tersebut.

“Nanti kita agendakan untuk panggil Pemerintah terkait hal ini. Masa kami DPRD tidak tahu. Kami DPRD akan panggil Pemerinrah untuk bisa menjelaskan persoalan ini,” katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul Tarif ke TNK Naik Tanpa Perda, Pengamat: Pemerintah Seperti Otoriter

Editor: Tri Hantoro
Video Production: Yudi Irwansyah
Sumber: Pos Kupang

Tags
   #tiket   #TN Komodo   #perda   #NTT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved